Ada Sinyal Dukung Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dari Aktivis Cipayung Jabar

Diaskusi Panel Cipayung Plus Jawa Barat/Ist
Diaskusi Panel Cipayung Plus Jawa Barat/Ist

Cipayung Plus Jawa Barat menggelar diskusi “Penyesuian Harga BBM dan Pengalihan Subsidi ke Sasaran yang Lebih Tepat” sebagai respon dari rencana pemerintah untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos) pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat.


Berbagai pandangan dari muncul dari sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Ada sinyal dukungan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dari aktor-aktor yang menyebut dirinya aktivis mahasiswa itu.

Pandangan pertama muncul dari Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabar, Firman Nasution yang menilai langkah pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat. Pihaknya berpendapat, kondisi beban negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran jadi alasan mengapa perlu adanya penyesuaian ulang.

“Kami mencermati dalam memberikan subsidi pada BBM ini justru cenderung dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Sedangkan jika kita berbicara subsidi, seharusnya diarahkan kepada masyarakat menengah ke bawah,” kata Firman di Graha HMI, Rabu (31/8).

Pihaknya mendorong pemerintah agar mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang lebih tepat, seperti listrik dan aneka kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat kurang mampu. Ini tidak terlepas dari fakta masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur dasar berupa listrik yang memadai.

Pandangan kedua keluar dari Ketua PD KMHDI Jabar, Putu Lingga yang mengatakan, kenaikan harga BBM terjadi karena harga minyak dunia yang naik dan kurs rupiah yang melemah, disertai hutang dolar pertamina yang cukup besar.

“Maka itu, ini langkah safety yang harus ditempuh, jika ingin mendorong perekonomian Indonesia pasca pandemi. Tentunya subsidi ini harus didorong ke sektor-sektor yang lebih urgen,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Ketua DPD IMM Jabar, Faisal Amien Prawira, menilai pihaknya setuju dengan kenaikan harga BBM. Ia berujar, kebijakan tersebut bentuk hadiah 77 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Ini adalah hal pertama mungkin dari pemerintah terhadap kebijakannya yang tidak sesuai dengan tagline-nya yang sudah disampaikan bahwa pulih lebih cepat. tentunya pemerintah juga harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi faktor-faktor kesejahteraan rakyat. Dengan menaikan harga BBM, tentunya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Hal berbeda dilontarkan oleh Ketum KAMMI Jabar, Ahmad Jundi yang justru meminta pemerintah agar kembali menimbang rencana kebijakan tersebut. Pihaknya mengaku menolak kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi karena dianggap berdampak pada kenaikan bahan pokok lainnya.

“Untuk itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tegas agar subsidi BBM tepat sasaran. Misalnya melarang pembelian pertalite untuk mobil, alokasi pertalite hanya diperuntukan untuk motor,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketum PW Hima PUI Jabar Isep Saepulloh berpendapat bahwa pemerintah seharusnya  bisa menganalisis baik secara sosiologis atau secara yuridis keadaan di lapangan terkait rencana penerapan kebijakan subsidi ini.

“Kami menganggap kenaikan BBM itu tidak efektif di saat kondisi ekonomi masyarakat menjerit. Lebih baik alokasi subsidi itu kebidang yang lain. Contohnya Pendidikan dan Kesehatan,” bebernya.

Sementara, Korwil III GMKI Jabar-Banten, Andreas Simanjuntak menyebut pihaknya setuju dengan langkah pemerintah dan siap membantu kerja-kerja pemerintah ke depan terkait kebijakan penyesuaian subsidi BBM ini.

“Kami sepakat untuk BBM ini dinaikan dengan tetap mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi silang bertujuan pada pemerataan kesenjangan sosial,” ucapnya.

Pandangan kritis juga datang dari Amirul Muttaqien, Ketua PW Hima Persis Jabar. Ia memandang subsidi BBM harus tetap dilancarkan oleh pemerintah. Namun perlu dilakukan dipikirkan bagaimana subsidi ini bisa tepat sasaran pada masyarakat menengah ke bawah.

“Karena kalo kita mengacu pada data Global Petrol Price, BBM di Indonesia barada di bawah Malasya dan Vietnam, yang masih terbilang mahal,” cetusnya.

Selain pandangan-pandangan tersebut, Kelompok Cipayung Plus Jabar juga menyampaikan rekomendasi aksi sebagai respons atas rencana penyesuaian subsidi. Berikut bunyi rekomendasinya:

  1. Akan membuat gerakan pencerdasan kepada masyarakat di Jawa Barat terkait rasionalisasi penyesuaian harga BBM. Khususnya BBM dengan jenis pertalite dan solar yang hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.
  2. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
  3. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.
  4. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.
  5. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
  6. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.