Airlangga: Indonesia Peringkat ke-2 Negara Tujuan Investasi Terbesar di ASEAN

Indonesia saat ini merupakan peringkat ke-2 negara dengan tujuan investasi digital terbesar di ASEAN atau sebesar USD21,97 miliar. Bahkan E-commerce Indonesia menyumbang 40% pangsa pasar di ASEAN pada 2023 yang mencapai USD77 miliar. 

Begitu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis (1/8).

“Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini 53% (dari populasi),” ujar Menko Airlangga.

Menurut Airlangga, dukungan dan fondasi yang kokoh sangat diperlukan untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal seperti infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi.

Penguatan fondasi juga, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan.

Secara data, Indonesia pada 2023 berada di peringkat ke-45 dalam World Digital Competitiveness Ranking atau naik 11 peringkat dari peringkat ke-56 pada 2019. Sedangkan untuk start-up secara global berada di peringkat ke-6 dan memiliki start-up inovatif terbanyak atau peringkat ke-1 di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah mendunia.

Meski begitu, berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kolaborasi pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO) untuk meningkatkan akses layanan keuangan, serta perluasan literasi keuangan kolaborasi Pemerintah, BI, OJK dan industri menjadi serangkaian upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024.

“Langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan dua hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika dalam Indo Pasific Economic Framework (IPEF) menjadi tujuh negara yang menjadi prioritas dan akan di-placement ITSI Fund. Fund khusus untuk semikonduktor," bebernya.

"Yang kedua, ekosistem artificial intelligence, ini untuk peningkatan R&D dan juga tentunya menjadi masuk dalam beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi yang juga mengembangkan futuristik teknologi,” lanjutnya.

Di akhir  2023 lalu, pemerintah juga telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 agar sektor digital dapat berkontribusi pada PDB Indonesia secara bertahap dan akan terus meningkat mencapai 20% pada tahun 2045. Pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.

“DEFA Ini satu-satunya kerjasama ekonomi digital dari seluruh region di dunia. Dan ini menjadi percontohan juga di dalam pertemuan ministerial meeting di OECD. Jadi ini kita diakui juga di tingkat global," ucapnya.

"Dan dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah USD1 triliun akan naik menjadi USD2 triliun. Jadi ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan USD360 billion, itu akan naik menjadi USD600 billion,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelumnya dalam acara yang sama Presiden Joko Widodo menegaskan potensi peluang digital Indonesia ke depan dimana ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat pada 2030 mencapai USD210 sampai 360 bilion. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat pada 2030 mencapai USD760 bilion.

“Jumlah UMKM kita juga sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Sehingga saya titip, transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital,” ujar Jokowi.