Akibat PPKM Darurat, Pengusaha Rumah Makan Corat-Coret Mobil Fortuner

Mobil Fortuner yang dicorat-coret/RMOLJabar
Mobil Fortuner yang dicorat-coret/RMOLJabar

Dampak dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Kuningan membuat seorang pengusaha Rumah Makan Seafood dan Lele Ali Action mencoreti Mobil Fortuner miliknya dengan cat pilok.


Saat ditemui di rumahnya, Muhamad Ali pemilik RM Seafood dan Pecel Lele Ali Action itu menyampaikan, aksi coretan di bagian body mobilnya itu dilakukan kemarin dan merupakan bentuk unek-unek. 

"Coretan ini kami lakukan kemarin, semua merupakan unek - unek dan keluhan hati, akibat atau dampak PPKM Darurat," kata Ali kepada wartawan seraya memperlihatkan coretan di mobilnya, Senin (19/7). 

Ali menceritakan, coretan dalam mobil ini tidak menyangka akan heboh di dunia maya dan jagat Kuningan. Pasalnya, sebaran video banyak nomor masuk yang menanyakan langsung sebab akibat tindakan pengusaha kuliner tersebut. 

"Dari kemarin habis corat-coret, saya di rumah saja dan banyak yang menghubungi serta menanyakan. Kenapa mobilnya di coretan tulisan begitu? Dari beberapa kontak masuk ada yang langsung dibales atau di jawab saat menelpon. Ya, jawaban hanya sekedar curahan hati dampak PPKM," ujarnya. 

Terpantau, coretan di mobil itu banyak kalimat bertuliskan, Indonesia korban PPKM, Jika Kita Terlalu Jujur Kita Tertipu, PPKM Bikin Sengsara, Kami Manusia, Indonesia Butuh Makan. 

"Iya tulisan ini semua tentang curahan hati. Kemudian coretan di mobil kami bisa dibersihkan. Apalagi ini dibalut sama skotlite," ujar Ali yang mengaku sempat menjadi korban PPKM dan bayar denda akibat melanggar Prokes Covid-19 di masa PPKM. 

Mengenai denda yang dikenakan, Ali mengaku pada waktu pelaksanaan PPKM ada pelanggan makan sekitar dua orang dan sewaktu itu juga kena sidak petugas Covid-19. Sehingga harus mengikuti aturan melalui persidangan dan membayar denda sebesar Rp3 juta.

"Iya untuk soal denda dan pelanggaran itu saya akui, saya bayar denda Rp 3 juta. Iya bagaimana pun Indonesia negara hukum dan kita perlu pemerintah sebagai pengatur kegiatan masyarakat serta pelaku usaha seperti kami," pungkasnya.