Dewan Perwakillan Rakyat Daerah menerima audiensi dari sejumlah masyarakat dari beberapa desa yang wilayahnya berbatasan dengan kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC).
Bertempat di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi ini, para warga mengeluhkan terputusnya akses jalan dari desa ke kawasan industri dan menyebabkan warga terpaksa harus melewati jalan yang memutar jika ingin memasuki kawasan industri.
Adapun jalan desa yang terputus dengan kawasan industri GIIC diantaranya Desa Sukamukti, Desa Sukabungah, Desa Pasirranji dan Desa Nagasari.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor meminta agar pihak kawasan segera membuka akses jalan tersebut. Sebab, kata dia, dengan terputusnya akses jalan tersebut, menyebabkan perekonomian warga sekitar terganggu.
Apalagi, kata dia, jarak dari desa tersebut dengan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak terlalu jauh.
Politisi PPP ini menambahkan, menurut sepengetahuannya sewaktu kawasan industri tersebut akan dibangun, pada Master Plan-nya sudah ada akses jalan desa ke kawasan, ia pun heran jika saat ini ketika pembangunan pabrik di kawasan itu sudah massif malah tidak ada akses jalan desa ke kawasan.
“Hasil diskusi tadi saya dengar informasi ada akses jalan yang dibebaskan kawasan, harusnya pembayarannya itu tidak kedesa, harusnya di Ruislag, kalau jalan dibebaskan disini maka berpindah jalannya jadinya konektifitas jalan kepada desa tersebut harus tetap ada,” ungkapnya, Kamis (2/6).
Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Cecep Noor mengaku akan segera berkomunikasi dengan Penjabat Bupati Bekasi supaya diadakan pertemuan dengan pengelola kawasan industri. Ia ingin memastikan akses jalan dari kawasan industri ke jalan desa tetap terbuka supaya perekonomian warga sekitar bisa berkembang.
“Jalan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi, harusnya kawasan buka dong akses jalan ke desa, kan ada perputaran uang disana kalau dibuka, misalnya nanti warga bikin kontrakan terus ada karyawan dari pabrik yang tempatin, bikin warung dan lainnya. Ekonomi warga bisa meningkat,” ujarnya.
“Saya juga meminta kepada bupati bikin kebijakan, semua kawasan industri di Masterplannya harus ada akses masuk ke jalan desa, perlu ada konektifitas jalan disana. Kalau tidak ada, bupati punya hak untuk tidak menandatangani atau tidak menyetujui,” tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved