Aksi Dorong Motor, Masyarakat Kuningan Tolak Kenaikan Harga BBM

Aksi masyarakat dengan mendorong motor sebagai penolakan kenaikan BBM/RMOLJabar
Aksi masyarakat dengan mendorong motor sebagai penolakan kenaikan BBM/RMOLJabar

Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Melawan Kabupaten Kuningan (GMMK) melakukan aksi mendorong motor sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, selain itu mereka mendesak pemerintah pusat mencabut kembali kebijakan tersebut. 


Aksi protes terhadap kenaikan harga BBM disampaikan di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (19/9) dengan pengawalan aparat Gabungan dari TNI, Polri, Satpol-PP, Damkar dan BPBD serta ditemui langsung oleh Ketua DPRD, Nuzul Rachdy beserta Anggota DPRD Kuningan. 

“Kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat. Sebab saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid-19,” kata salah seorang orator, Endin Kholidin.

Menurut Endin, adanya kenaikan harga BBM akan secara otomatis memicu kenaikan harga berbagai macam barang dan jasa yang lain. Misalnya seperti harga-harga pangan kebutuhan pokok hingga jasa transportasi.

“Sehingga kondisi ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin akan benar-benar jatuh miskin," tuturnya. 

Pihaknya menyatakan, menolak atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah harus segera membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM.

Selanjutnya pihaknya membuat Fakta Integritas yang menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun, menunjukkan pemerintah lebih ahli menguras dari pada mengurus rakyatnya. 

"Dengan kondisi tersebut kami menyatakan. Pertama, Gerakan Masyarat Melawan bersama Seluruh Lapisan Elemen Masyarakat di Kabupaten Kuningan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," tegasnya. 

Kedua, Gerakan Masyarakat Melawan bersama Seluruh Lapisan Elemen Masyarakat meminta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM adalah penghianatan terhadap mandat konstitusi.

"Ketiga, jika pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya," bebernya. 

"Demikian pernyataan ini kami buat, semoga Allah SWT menolong rakyat Indonesia dari perlakuan siapapun yang berbuat dan terlibat kedzoliman," sambungnya. 

Sebelum mendatangi, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ikhsan Marzuki menyampaikan, atas nama Fraksi PKS pihaknya sangat setuju atas kenaikan harga BBM yang justru tidak pro rakyat. 

Sementara, Deki Zaenal Muttaqin menyatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas apa yang ia tandatangani dalam fakta integritas. 

Dalam fakta integritas tersebut dari perwakilan partai politik, hanya Fraksi PKS yang mendatangi atas nama Ikhsan Marzuki, dan dari Fraksi Gerindra-Bintang di tandatangani oleh Deki Zaenal Muttaqin. 

Kemudian, Fraksi PDIP, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, dan PPP dalam fakta integritas yang disediakan massa aksi mereka tidak mendatangani dan dianggap massa aksi telah mendzolimi rakyat.