Aksi Sejuta Buruh Tolak Omnibus Law, Massa Dari Bandung Mulai Long March Ke Jakarta

Massa Buruh Dari bandung Long March Ke JakartaRMOLJabar
Massa Buruh Dari bandung Long March Ke JakartaRMOLJabar

Sebanyak 50 orang massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) melakukan jalan kaki atau long march dari Bandung ke Jakarta. Long march di mulai dari depan Geudung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (6/8).


"Kita tadi mulai pukul 11.00 Wib dari Gedung sate, sekarang perjalanan sudah sampai di Cimahi," kata perwakilan AASB dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Ajat Sudrajat, Sabtu (6/8), sore.

Ajat mengatakan long march menuju Jakarta akan dilakukan selama 4 hari. Di Tanggal 10 Agustus 2022, massa aksi akan berkumpul di DPR RI untuk menyuarakan penolakan terhadap UU cipta kerja Omnibuslaw.

"Hari ini adalah launching atau kick off gerakan perlawanan terhadap UU 11 tahun 2020 Omnibuslaw Cipta Kerja, ekstimasi kita akan sampai 4 hari, mudah mudahan Rabu 10 Agustus 2022 pagi sudah ada di DPR RI," ungkapnya.

Ajat menambahkan, ada seribuan massa aksi yang akan ikut iringan long march. Sebanyak 500 orang dari Purwakarta dan 500 orang dari Karawang.

"Kita menginap di KBB satu hari dan berjalan lagi ke Purwakarta dan Karawang, lalu Bekasi. Purwakarta Karawang akan bergabung 1000 orang," tambahnya.

Ajat menuturkan, aksi di Gedung DPR RI akan dilakukan selam tiga hari. Mereka akan menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja Omnibuslaw yang dinilai merugikan buruh.

"Kita akan disambut 1 juta buruh di DPR RI, ada 40 elemen serikat buruh, Ormas, dan komunitas, kita aksi tiga hari, 10, 11, dan 12 Agustus," tuturnya.

"tuntutannya cuma satu DPR RI dan pemerintah bersepakat membatalkan Omnibuslaw Cipta Kerja tanpa syarat," tandasnya.

Diketahui, Kegiatan long march yang merupakan metode perjuangan kaum pekerja/buruh untuk menggalang opini dan meraih simpati rakyat diawali dari depan Gedung Sate Kota Bandung pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 jam 10.00 WIB.

Peserta long march dibatasi hanya 50 orang sebagaimana hasil kesepakatan perwakilan AASB dengan Polda Jabar.

Perjalanan akan ditempuh dengan melewati jalan raya dan akan melewati kantong-kantong buruh atau kawasan industri antara Bandung -Jakarta. Aktivitas long march dibagi beberapa pos pemberhentian dan acara penyambutan oleh massa buruh dalam bentuk iring-iringan,  kreativitas teatrikal, viralisasi flashmob, alat peraga unik dan kemampuan orasi para tokoh Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja  didukung lebih dari 40 Organisasi Buruh mulai dari, Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja tingkat perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan lain-lain di Seluruh Indonesia.

Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena Pemerintah maupun DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog, baik sebelum dan sesudah disahkannya UU tersebut, yang telah dilakukan oleh berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta.

Hal tersebut justru direspons dengan mensahkan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi dan gelombang resistensi yang timbul dari banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa Pemerintah bersama DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU tersebut.

Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-caraakrobatik terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangatcepat. Bila kita menyimak Putusan MK tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin UU ini menjadi Konstitusional, bahkan setelah revisi UU PPP disahkan kecuali diulang dari awal sejak mulai perencanaan dan penyusunannya. Salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas  yang tercantum dalam UU PPP. Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk SP/SB sebagai representasi pekerja/buruh dalam proses pembentukannya.