Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus, Pertanyakan Kinerja Tim Gugus Covid 19  Karawang

Aliansi beberapa organisasi mahasiswa yang menamakan diri perwakilan aliansi Cipayung Plus menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang buruk dalam melakukan distribusi bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi covid-19.


Diungkapkan perwakilan aliansi Cipayung Plus Arief, cikal bakal buruknya distribusi bantuan tersebut adalah ketiadaan data yang valid. Selain itu Pemkab pun dinilai tidak transparan soal data para penerima bantuan.

"Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk!"kata Arief kepada kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/5).

Menurut Arief , Cipayung Plus melihat bahwa pemerintah Kabupaten Karawang melalui tim gugus tugasCovid-19 selama ini hanya sibuk mengurusi angka-angka ODP, PDP, OTG, dan pasien positif.

Arief menyebut bila tim gugus tugas alpa soal data progress penanganan pasien (kesehatan), data penerima Bansos termasuk  prediksi dan mitigasi Pemkab dalam menanggulangi dampak pandemi ke depan.

Soal data penerima bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19, Arief menilai Dinas Sosial belum mampu menunjukan data yang valid dan mudah diakses oleh masyarakat.

”Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, aliansi mahasiswa ini meminta Pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date. Jadi  yang ditampilkan ke publik "by name by address" agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya,” demikian Arief.