AMPG Desak Bupati Pecat ASN Yang Sudah Bersangkutan Dengan Hukum

Sikap Bupati Garut Rudy Gunawan yang bersikukuh untuk tetap mempertahankan pejabat bermasalah, mendapat sorotan berbagai kalangan. Sikap bupati ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkab Garut.


Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut (AMPG), Ivan Rivanora mengungkapkan hal itu menyusul adanya pernyataan Bupati Garut yang menyebutkan bahwa Kadispora Garut, Kuswendi tidak punya kapasitas untuk dihukum.

Padahal berdasarkan putusan sidang, majelis hakim Pengadilan Negeri Garut sudah menjatuhkan vonis bahwa Kuswendi terbukti bersalah sehingga dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar.

"Dalam persidangan kasus pembuatan bumi perkemahan (Buper) di kawasan Gunung Guntur, majelis hakim Pengadilan Ngeri Garut sudah menyatkaan Kuswendi bersalah sehingga diputuskan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar terhadapnya. Namun anehnya, bupati bersikukuh jika Kuswendi tidak ada kapasitas untuk dihukum dan dianggap tak bersalah," ujar Ivan, Kamis (5/12).

Dengan alasan itulah tutur Ivan, bupati hingga saat ini masih tetap mempertahankan Kuswendi sebagai Kadispora Garut. Bahkan bupati secara terang-terangan terus memberikan pembelaan terhadap Kuswendi seolah putusan majelis hakim sama sekali tidak digubrisnya.

Sikap bupati seperti itu dinilai Ivan sangat bertentangan dengan apa yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis dipecat apabila melakukan kejahatan jabatan. Putusan itu diketok menyusul adanya permohonan ASN di Kepulauan Riau, Hendrik, beberapa waktu lalu.

Dalam kasus pembuatan Buper ilegal di kawasan kaki Gunung Guntur Garut, Ivan melihat telah terjadi perbuatan kejahatan jabatan yang dilakukan oleh Kadispora, Kuswendi.