Anggaran Covid-19 Rp12,5 Miliar Tak Transparan, LAK Galuh Pakuan Layangkan Surat Ke KPK

Tim Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Galuh Pakuan melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait belum adanya kejelasan anggaran pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp12,5 miliar.


Ketua Tim Advokasi LBH Galuh Pakuan  Dadan Syarifudin menerangkan, surat tersebut pihaknya layangkan menyikapi adanya imbauan dari Gugus Tugas Covid-19 Subang kepada masyarakat dan perusahaan untuk membantu menyumbangkan APD ke RSUD dan Puskesmas.

Dengan adanya imbauan tersebut, pihaknya mempertanyakan anggaran sebesar Rp12,5 miliar yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19, khususnya pengadaan APD dan Alkes karena rawan dikorupsi.

"Anggaran ini perlu kita pertanyakan, dan perlu kita awasi bersama, jangan-jangan nanti di korupsi. Karena pengadaan APD dan Alkes, cukup dari bantuan masyarakat dan pengusaha," ujar Dadan kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jum'at (17/4).

Ketidakjelasan anggaran tersebut, membuat pihaknya melayangkan surat pengaduan kepada KPK. Dengan harapan segera ditindaklanjuti KPK, karena diduga syarat penyimpangan dan dan rawan di korupsi.

"Masalahnya anggaran sebesar itu, berkaitan dengan nyawa  orang banyak, yang berhubungan urusan kemanusiaan," tuturnya.

"Sudah sewajarnya kami mengkritisi dan mengingatkan. Adapun surat yang kami layangkan ke KPK, tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kami ingin anggaran itu tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran," tegasnya.

Dalam surat pengaduan kepada KPK bernomor 017.4/LBHGP/EX/IV/20, tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani Ketua LBH Galuh Pakuan tersebut, terdapat 3 poin yakni yang disampaikan:

  1. Menyoroti tidak adanya realisasi belanja pengadaan APD dan Alkes,
  1. Disinyalir penunjukan tender pengadaan APD dan alkes ada indikasi kental dengan Nepotisme, serta pihak ketiga diduga tidak kompeten,
3.Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi publik untuk Covid-19, dan belanja pengadaan APD dan alkes diduga bantuan dari Perusahaan melalui CSR diklaim bersumber dari APBD.

"Ada tiga point penting yang kami adukan ke KPK, mudah-mudahan menjadi perhatian KPK," tandas Dadang.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Subang, dr. Nunung Syuhaeri menyatakan, belum terealisasikannya anggaran sebesar Rp12,5 miliar tersebut karena pihak ketiga masih kesulitan mendapatkan APD dan Alkes.

"Pengadaan APD dan alkes ini, masih menemui permasalahan, dan kendala yang cukup klasik, karena hampir seluruh Kabupaten Kota di Indonesia ini sama-sama membutuhkan, dan harganya pun cukup mahal," ujar Nunung.