Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas belum lama ini blak-blakan mengungkap anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir Rp500 triliun. Tetapi anggaran tersebut banyak diserap untuk studi banding dan rapat.
Adanya pernyataan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyoroti anggaran tersebut.
Menurutnya, anggaran yang seharusnya untuk pengentasan kemiskinan tetapi banyak digunakan untuk study banding dan rapat itu, dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga, ia meminta penggunaan anggaran kemiskinan yang tidak tepat sasaran, tidak terulang kembali.
"Pak MenPAN-RB sudah terbuka dan tentu soal anggaran kemiskinan ini harus menjadi perhatian semua pihak. PAN ingin anggaran kemiskinan tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (29/1).
Sebagai solusi, Eddy meminta agar kebijakan digitalisasi birokrasi untuk bisa dipercepat pelaksanaannya. "Era sudah berubah dan ada berbagai disrupsi yang terjadi. Waktunya Birokrasi juga ikut berbenah dengan inovasi dan digitalisasi. Dampaknya tentu akan positif untuk percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat," ungkapnya.
Anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini menyampaikan, dengan digitalisasi birokrasi, anggaran rapat atau seminar-seminar bisa dipangkas sehingga benar-benar fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.
"Di era disrupsi informasi ini anggaran rapat tentu bisa dipangkas mengingat tempat dan waktunya bisa lebih fleksibel dengan online menggunakan aplikasi yang ada," kata Eddy.
"Digitalisasi birokrasi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sistem pengawasan penggunaan anggaran kemiskinan agar benar-benar tepat sasaran. Apalagi ini jumlahnya sangat besar mencapai Rp500 triliun," lanjutnya.
Ia berharap track record MenPAN RB Abdullah Azwar Anas saat membenahi Banyuwangi akan mampu membuat perubahan signifikan menuju Birokrasi yang Profesional.
"Apalagi salah satu arahan penting Presiden Jokowi terkait Birokrasi adalah lincah dan cepat. Tentu dengan momentum pembenahan anggaran kemiskinan Rp500 triliun bisa terus diperluas untuk membenahi Birokrasi dengan digitalisasi," tutup Eddy.
© Copyright 2024, All Rights Reserved