Pemerintah telah menginstruksikan kepada setiap kepala daerah untuk segera mematangkan skema Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli nanti.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jawa Barat, Muhammad Najib menyatakan, PTM harus dilakukan secara matang oleh pemerintah daerah. Pihak pemerintah harus mampu menjamin kenyamanan dan kelayakan protokol kesehatan (prokes) di setiap sekolah.
Najib memandang, PTM belum bisa dilakukan secara total. Artinya, pembelajaran harus dilakukan dengan dua skema, baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
"Kalau sekarang ini mau dicoba PTM bisa saja, tapi harus dengan memperhatikan prokes yang ketat, lalu dipilih pelajaran yang prioritas dulu, yang pokok saja yang lain bisa daring," kata Najib di Kantor ICMI Jabar, Jl. Cikutra Kota Bandung, Senin (5/4).
"Berjarak dengan masker, cuci tangan, jadi sekolah juga siap, insfrastrukturnya juga harus tersedia, jangan sampai ada program tatap muka tapi insfrastrukturnya tidak disediakan, lalu vaksinasi juga," imbuhnya.
Najib menilai, keputusan pemerintah sudah tepat untuk PTM di tahun ini. Pasalnya, lanjut Najib, pemebelajaran secara daring berdampak pada tidak maksimalnya penyerapan ilmu pengetahuan oleh peserta didik.
"Metode daring itu kan kurang efektif dari sisi penyerapan ilmu pengetahuan, tidak bisa diterima dengan baik," ujarnya.
Najib menambahkan, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan dari adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pembenahan sektor pendidikan pada 2021 merupakan langkah yang sangat penting.
"Sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang terkena dampak yang sangat luar biasa disamping pelaku usaha ekonomi," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved