Australia Cari Cara Batalkan Kontrak Sewa China Di Pelabuhan Darwin Utara

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengaku tak akan ragu membatalkan kontrak pelabuhan Darwin Utara oleh perusahaan China karena pertimbangan keamanan negara. Saat ini dia sedang menunggu rekomendasi badan pertahanan dan keamanan negaranya.

Dilansir Anadolu Agency, Jumat (18/2), pernyataan Morison itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Darwin, Northern Territory (NT). Dengan tegas dia mengatakan melindungi kepentingan nasional Australia, diatas segalanya. 

“Disatu sisi ini adalah sewa. Tapi, saya tidak akan ragu membatalkannya jika ada rekomendasi dari badan pertahanan dan intelijen demi melindungi kepentingan nasional Australia," kata Morrison menanggapi pertanyaan apakah dia akan membatalkan sewa 2015 jika terpilih kembali.

Namun demikian Morrison tak memberi penjelasan lebih detail soal rekomendasi Departemen Pertahanan negaranya. Ia menyebut hasil penyelidikan Departemen Pertahanan belum bisa di publikasikan.

Dewan Perwakilan Rakyat Australia baru-baru ini meloloskan RUU yang mengamanatkan pemerintah untuk mengawasi perjanjian sewa tersebut. Kini, RUU itu sedang diajukan ke Senat.

"Seperti yang saya katakan, pemerintah Australia tidak mengizinkannya, tidak menyetujuinya, tapi juga tak punya wewenang untuk menyetujuinya. Dan apa yang telah kami lakukan setelah Pemerintah Wilayah sebelumnya menandatangani sewa itu, adalah memperketat undang-undang untuk memastikan bahwa Pemerintah Federal akan memiliki otoritas seperti itu di masa depan, dan mengesahkan undang-undang infrastruktur penting, yang berarti bahwa kita dapat mengawasinya dan melindungi kepentingan nasional, seperti yang telah kita lakukan," jelas Morrison.

Pada tahun 2015, pemerintah Northern Territory menandatangani kesepakatan senilai AUS$506 juta (sekitar $390 juta) dengan perusahaan China Landbridge soal sewa pelabuhan tersebut dengan rentang waktu 99 tahun.

Namun, beberapa laporan media mengatakan bahwa tahun lalu, pemerintah Morrison meminta Kementerian Pertahanan untuk meninjau kesepakatan setelah hubungan Canberra dengan Beijing memburuk ketika Australia bergabung dengan sekutu Baratnya mencari penyelidikan tentang asal usul COVID-19, yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019.

Pada April 2021, pemerintah Australia juga membatalkan kesepakatan yang dibuat negara bagian Victoria dengan China sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) besar-besaran Beijing, meskipun Victoria menolak untuk membatalkan perjanjiannya, yang ditandatangani pada 2018.