Azumardi Azra Khawatir Tak Ada Lagi Pembendung Kebijakan Yang Merugikan Masyarakat

Azumardi Azra/Net
Azumardi Azra/Net

Menghadapi kritik publik dengan tindakan represif bukan solusi. Pemerintah seharusnya lebih mengedepankan dialog dan upaya persuasif.


Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk "Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10).

"Kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan," katanya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Azyumardi Azra pun mengungkapkan kekhawatirannya soal sudah hilangnya mekanisme check and balance di DPR RI mengingat mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah. Sehingga, membenahi carut marut pemerintahan melalui DPR RI sudah tak mungkin.

"Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah," ujarnya. 

Yang membuat Azumardi Azra resah, sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa membendung kebijakan yang merugikan masyarakat. 

"Tidak ada, partai politik tidak, partai fraksi yang tidak berkoalisi dengan pemerintah juga tidak bisa, kemudian kekuatan demo masyarakat juga tidak mampu karena dihalangi dengan keras oleh polisi," tuturnya. 

"Saya takut ini memendam dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kondusif seperti yang kita hadapi beberapa bulan terkahir ini," imbuhnya. 

Azumardi Azra menegaskan kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan yang represif.

"Susah itu tidak bisa. Jangankan jaman sekarang, jaman Soeharto saja tidak bisa," demikian Azyumardi Azra.

Selain Azyumardi Azra, narasumber lain dalam diskusi virtual tersebut yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Mohammad Isnur, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan Ketua Balitbang DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.