Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan, Satpol PP Jabar Lebih Pilih Sanksi Sosial Daripada Denda

Mochamad Ade Effendi/RMOLJabar
Mochamad Ade Effendi/RMOLJabar

Meski sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan telah diberlakukan sejak 27 Juli 2020 lalu di Jawa Barat. Meskipun demikian, pada pelaksanaanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar hanya akan memberikan sanksi administrarif dan sosial kepada pelaku.


Demikian disampaikan Kepala Satpol PP Jabar, Mochamad Ade Effendi  kepada RMOLJabar, Kamis (15/10).

"Sanksi yang kami berikan berupa adminsitrasi atau sanksi sosial, tak pernah ada yang disanksi denda yang kami berikan kepada pelanggar," kata Ade, Kamis (15/10).

Meski tidak ada yang melanggar sampai tiga kali, Satpol PP Jabar tetap memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat guna mematuhi Pergub tersebut.

Diakui Ade di beberapa kabupaten/kota sanksi denda memang sudah diberlakukan. Baginya penerapan sanksi denda itu sah karena secara aturan memungkinkan. Hanya saja hingga saat ini pihaknya belum menerapkannya dilapangan.

"Karena mungkin peraturan Bupati atau Wali Kota yang memungkinkan dipungut denda bagi pelanggar," imbuhnya.

Adapun Pergub nomor 60 tahun 2020 mengatur tentang, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.