Penolakan masyarakat disebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat sebagai salah satu faktor tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Dampaknya, banyak masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Bandung Barat, Rismanto justru mengungkapkan fakta berbeda, lantaran masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sangat menginginkan adanya TPST di sekitar pemukimannya.
Menurutnya, warga di beberapa tempat yang ditemuinya tidak menolak pembangunan TPST. Sebaliknya, masyarakat menginginkan adanya TPST supaya sampah yang diproduksi warga tersebut bisa terkelola dan berada di tempat yang seharusnya.
"Ingin pak, ada tempat penampungan sampah sementara tapi masih keterbatasan lahan, ini saya temui dibeberapa tempat ketika kami ngobrol dengan masyarakat," ungkap Rismanto saat dihubungi, Sabtu (22/2).
Kendati masyarakat tidak menolak, papar Rismanto, faktor lahan dan daya dukung lingkungan yang belum tersedia membuat rencana tersebut belum dapat direalisasikan Pemkab Bandung Barat.
Maka dari itu, tutur Rismanto, pihaknya mengajak peran aktif seluruh masyarakat untuk dapat saling memberikan edukasi terkait penanganan sampah dan lingkungan sebelum TPST tersebut direalisasikan.
"Misalkan di RT, ada edukasi untuk membudayakan cara memisahkan sampah organik dan non-organik, nah, ini untuk penanganan masalah sampah sementara sebelum ada TPST itu. Tapi mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus," ungkapnya.
Ditegaskan dia, lambannya penanganan sampah di KBB selama ini karena belum terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat terkait kebersihan dan lingkungan, serta masalah terbatasnya armada pengangkut sampah. Pihaknya akan memfasilitasi supaya armada pengangkut sampah bisa ditambah.
"DPRD siap memfasilitasi untuk peningkatan alat sepanjang ada analisa kebutuhan yang benar, lalu juga secara bertahap," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala DLH KBB, Apung Hadiat Purwoko menuturkan, tidak adanya TPST di KBB disebabkan dua faktor. Yakni, tidak adanya lahan untuk TPST dan juga adanya penolakan dari warga setempat yang tidak menginginkan keberadaan TPST di sekitar pemukimannya.
"Kan kita terbentur lahan yang bisa dipakai belum lagi masyarakatnya juga kan menolak wilayah tempat tinggalnya dijadikan penampungan sampah sementara," terang Apung saat dihubungi, Jumat (14/2) lalu.
Dipaparkan Apung, ketersediaan 39 armada pengangkut sampah dengan personel 200 orang yang ada saat ini, belum ideal. Sehingga, di tahun 2020 ini pihaknya akan menambah 5 armada tambahan.
"Kalau idealnya itu kan 1 desa satu armada tapi sekarang dimanfaatkan seadanya. Jadi kalau ada penambahan armada otomatis akan ada penambahan personel juga termasuk petugas penyapu jalan," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved