Banyaknya Penyelewengan, Pemkab Cirebon Didesak Buat Posko Pengaduan Bansos

Banyaknya Penyelewengan, Pemkab Cirebon Didesak Buat Posko Pengaduan Bansos
Aktivis BARET Cirebon Satori/RMOLJabar

Pemkab Cirebon perlu membuka posko pengaduan masyarakat, karena dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak sesuai peraturan.


Demikian dikatakan, Ketua Aktivis Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (BARET) Cirebon Satori saat menanggapi banyaknya KPM di Kabupaten Cirebon yang mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Satori mengklaim, dirinya mengantongi bukti yang valid atas penyelewengan Bansos yang harus diterima masyarakat penerima, namun dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kami miliki bukti yang valid, surat undangan dari PT Pos Indonesia atas salah satu KPM, tapi pada kenyataannya, ada pihak yang menyalahgunakan dengan melakukan pemalsuan dokumen dengan menerbitkan KTP dan KK KPM sementara, padahal dalam peraturan seharusnya KTP ataupun KK harus yang asli dan diambil oleh KPM yang bersangkutan dan tidak dapat diambil oleh pihak lain," katanya, Jumat (18/9).

Dia berharap Pemkab Cirebon membuka Posko pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawas, agar bansos dari pemerintah ini tepat sasaran. 

Sebelumnya, Pemkab Cirebon mengklaim sebanyak 6.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Cirebon, telah mengundurkan diri dari kepersertaan bansos PKH selama tahun 2020. 

"Banyaknya penerima PKH yang mengundurkan diri di Kabupaten Cirebon, dikarenakan adanya peningkatan kemampuan keluarga dan pola pikir dari masyarakat yang sudah berubah," kata Bupati Cirebon Imron Rosyadi.