Barikade 98 Jabar Dukung PDIP Tolak Koalisi Dengan PKS dan Demokrat

Ketua DPW Barikade 98 Jawa Barat, Budi Hermansyah, mendukung langkah PDI Perjuangan yang menolak koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Budi menilai PKS dan Demokrat adalah partai oposisi dan bersebrangan dengan pemerintah sehingga sulit untuk bekerjasama.

"Saya mendukung sikap PDIP yang secara tegas menolak koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024. Alasannya karena ini berkaitan dengan fatsun politik partai koalisi sebagai pendukung pemerintahan Jokowi," kata Budi kepada wartawan di Bandung, Sabtu (25/6).

Budi mengungkapkan sikap PDIP sudah sesuai alur lantaran secara etika politik konsisten dan konsekuen dengan sikapnya untuk tidak bekerjasama dengan pihak oposisi dalam hal ini PKS dan Demokrat.

Ia menegaskan sikap PDIP ini harus menjadi contoh bagi partai koalisi pendukung Pemerintah Jokowi untuk melakukan hal yang sama dengan PDIP.

"Saya kira tidak hanya PDIP tapi juga partai koalisi pendukung pemerintah harus mengambil jarak yang tegas untuk tidak melakukan koalisi dengan PKS dan Demokrat. Harus tetap fatsun," tegasnya.

Budi juga menyoroti kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024 mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Menurutnya, tidak etis bila Nasdem yang berada dalam gerbong koalisi partai pendukung pemerintah mengusulkan nama calon presiden yang bukan bagian dari koalisi pemerintahan baik itu kader partai ataupun bagian dari pendukung Jokowi.

"Tidak etislah, ada partai koalisi Jokowi mengusulkan figur diluar bagian dari keluarga besar koalisi partai pemerintahan Jokowi. Kalau tetap keukeuh silakan saja tapi harus konsekuen dan konsisten keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi tarik semua kadernya yang duduk di kabinet ga usah nunggu dipecat atau nunggu nanti sampai pendaftaran calon presiden tapi dari sekarang. Itu sebagai bentuk konsistensi dalam perjuangan politik," ujar dia.

"Saya masih trauma dengan Pilkada DKI, dimana nuansa politik SARA begitu kental, bahkan sampai urusan mensholatkan orang meninggalpun dipolitisasi, tidak terbayang kalau peristiwa Pilkada DKI tersebut dihadirkan dalam Pilpres 2024, yang skupnya nasional," tandasnya.