Basa-basi Rekrutmen Pegawai Non-PNS Bawaslu Purwakarta

BELAKANGAN, beberapa hari lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purwakarta membuka rekrutmen pegawai non-PNS di lingkungannya. Kabar baik bagi para pencari fulus macam saya. Fulus yang sesuai passion, karena buat saya Pemilu adalah momentum luar biasaâ€"dimana saya selalu punya tekad kuat untuk berkiprah.


Faktanya begitu. Saya selalu nyoba. Entah sebagai penyelenggara atau sekrup (baca : pegawai) yang membantu kerja para penyelenggara. Saya tak peduli walau katanya keduanya beda ‘kasta’. Selama itu Pemilu, saya selalu tergerak untuk terlibat.

Tapi, relasi saya dengan dunia Penyelenggara Pemilu tampaknya tak pernah ‘akrab’. Untuk sampai pada tujuan, rasa-rasanya selalu saja ada halangan. Entah bagaimana, selalu saja gagal. Dan kegagalan itu seringkali tak rasional bagi saya. Rasional” dalam arti secara nalar dan intelektual tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Jangankan oleh saya sendiri. Bahkan, orang di luar sana yang juga saya
heran.

Terakhir, kegagalan itu adalah urusan penerimaan pegawai Non-PNS Bawaslu Purwakarta. Lagi-lagi, fenomena tak masuk akal yang saya dapat. Kegagalan ke-sekian kalinya yang cukup mengantarkan saya pada kecurigaan bahwa memang ada hal lain di luar kerangka normatif yang menempatkan saya pada posisi kalah.

Secara normatif, selayaknya sebuah perhelatan yang harus tampak serius, urusan rekrutmen pegawai Non-PNS Bawaslu Purwakarta diawali dengan beberapa babak. Babak pertama adalah seleksi administratif. Tahapan ini masih level rendah. Apa yang hendak di-politisasi lagian? Cuma dokumen biasa, kok ; dari mulai ijazah, fotokopi KTP dan hal lain yang pada umumnya begitu dalam halnya dengan lamaran kerja.

Ya. Saya lolos. Mudah. Hal serupa yang pasti dirasakan oleh peserta lain. Jalan masih cerah.

Fase berikutnya adalah tes CAT. Tes bergengsi yang cukup kontras membelah mana yang siap dan mana yang tidak. Tes ini bertujuan untuk menguji kompetensi. Semakin tinggi nilainya, maka jelas kompetensinya pun tinggi. Sama halnya dengan yang rendah. Segitu juga berarti kompetensinya. Masuk akal? Ya! Karena memang inilah tujuan dari tes CAT. Mengukur kompetensi seseorang berdasarkan akal sehat! Patokannya jelas, terukur ; angka!

Dan intinya, yang harus saya catat sebagai pencapaian adalah bahwa pada tes ini saya memperoleh nilai 71. Nilai CAT tertinggi se-Purwakarta. Bahkan, menurut Keterangan Koordinator Sekretariat, Cepi Saprudin, nilai CAT saya masuk kategori tinggi di ruang lingkup Jawa Barat.

Wawancara Dengan Korsek Bawaslu Purwakarta

Keterangan ini saya dengar langsung dari Korsek Cepi saat wawancara. Ya, wawancara adalah fase terakhir yang harus dilalui para peserta tes untuk sampai hasil akhir. Ada 20 lebih peserta yang lolos sampai tahap ini. Bukan hanya peserta baru seperti saya, tapi ada peserta ‘lama’ yang tidak lain adalah pegawai Bawaslu Purwakarta yang ikut tes lagi di jalur ini.

Jujur saja, buat saya fase wawancara adalah fase paling traumatik. Di tahap ini, saya buta apa yang menjadi dasar penilaian. Tidak ada angka. Kalaupun ada, bagaimana penilaian akhirnya sehingga tepat untuk dikata layak”?

Pada fase wawancara itu, kami ngobrol santai. Saya coba jawab serileks mungkin dengan pemahaman yang saya punya. Pikir saya, dengan CAT tertinggi, kompetensi saya sudah teruji. Sisanya, saat wawancara, yang dilihat adalah sisi-sisi personalitas saya pribadi.

Korsek Cepi bilang, nilai tertinggi CAT akan jadi pertimbangan pertamanya. Saya sumringah. Alhamdulilah, pikir saya, karena akhirnya objektifitas jadi rujukan. Lalu, sambil terus ngobrol, dia santai berucap bahwa saya tidak perlu ditanya soal integritas, karena dari pemahaman dan gestur dia sudah bisa menilai bagaimana kadar integritas saya.

Tak lama sesi wawancara itu terjadi. Saya merasa tenang, karena lagi-lagi saya pikir secara kualifikasi tidak butuh waktu lama baginya untuk menilai saya.

Gagal: Apa Dasar Pertimbangannya?

Besarnya harapan saya pelan-pelan redam. Pelan tapi pasti, mulai saya dapati gejala-gejala yang menunjukkan tanda tak beres”.

Pertama, jadwal pengumuman hasil tes molor bukan kepalang. Saya ingat, saat wawancara, Selasa (12/02) siang, sambil tersenyum Korsek Cepi bilang tunggu saja paling lambat sudah ada kabarnya Rabu (13/02) dini hari. Tak luput, dia bilang, semoga nanti bisa bergabung dengan Bawaslu.” Ucapan yang sungguh mendamaikan hati saya.

Nyatanya tidak. Kabar pengumuman hasil tes disampaikan Kamis (14/02). Hasilnya jelas diluar ekspektasi saya. Kecewakah saya? Jelas.

Ke-dua, sebagai seseorang yang sempat berkecimpung di dunia organisasi, banyak saya bersahabat dengan orang-orang. Dan dari sahabat-sahabat ini saya beroleh info-info ‘gelap’. Pagi hari, Rabu(13/02), ada kawan saya yang memberikan ucapan selamat karena dia dapat kabar kalau saya masuk formasi.

Faktanya, Rabu (13/02) pukul 10.00 pagi, jam yang seharusnya menjadi tenggat penyampaian hasil rekrutmen, informasi resmi belum disampaikan Sekretariat Bawaslu Purwakarta. Cemaskah saya? Cemas.

Siang hari, Rabu (13/02), saya mendapatkan kabar berbeda. Kawan saya mendengarkan kalau formasi sudah di-fixing. Sudah ada yang pegang masing-masing,” katanya. Nafas saya mulai terengah. Makin cemas. Modus permainan non-objektif sudah terendus.

Entah benar atau tidak. Yang jelas, bahkan sampai siang, belum ada informasi resmi dari kesekretariatan Bawaslu Purwakarta. Dari sudut pandang politik, rasa-rasanya ngga lebay kalau saya simpulkan sudah ada politisasi untuk pengambilan keputusan yang semestinya sederhana? Ya, sederhana. Sudah ada angka CAT, kok!

Ke-tiga, saat hasil diumumkan, banyak pihak yang ngaku kaget juga. Ada beberapa testimoni mereka katakan. Bahkan, dari internal Bawaslu sendiri ; kawan saya yang staff dan kawan saya yang jadi komisioner juga. Mereka ngakunya kaget. Gokil! Bagaimana bisa orang internal Bawaslu Purwakarta sendiri kaget lihat keputusan itu?

Saya, sih, ngga kaget. Urusan modus-modus permainan macam begini sudah bukan hal aneh lagi bagi saya. Yang justru bikin saya kaget adalah urusan pengambilan keputusan di lembaga yang katanya mulia (noble) itu?

Kira-kira, kalau bukan CAT, apa ukuran kepantasan itu? Sementara, CAT adalah alat ukur kompetensiâ€"dan kompetensi itulah yang akan menunjukkan bagaimana dia bekerja nanti.

Secara pribadi, jelas saya kecewa dengan putusan yang menurut saya tidak bijaksana ini. Memang, dalam suatu kompetisi, menang-kalah adalah hal yang biasa. Tapi, kalah dengan cara yang aneh adalah hal yang menjengkelkan.

Saran saya buat Korsek Bawaslu Purwakarta khususnya dan penyelia rekrutmen pos-pon pegawai Negara, tolong jangan pakai CAT segala. Percuma. Karena nyaman” lebih utama dari wawasan” bukan?

Begitulah hikayat rekrutmen Pegawai Non-PNS di Bawaslu Purwakarta. Basa-basi. Ngga lebih.

(Penulis adalah peserta seleksi Pegawai Non-PNS Bawaslu Purwakarta)