Bawa Tiga Tuntutan, Ribuan Petani dan Buruh Geruduk Istana Negara Besok

Presiden Partai Buruh Said Iqbal/RMOL
Presiden Partai Buruh Said Iqbal/RMOL

Aksi unjuk rasa bakal dilakukan ribuan petani yang diorganisir Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh di Istana Negara, pada Sabtu (24/9) besok.


“Tanggal 24 September dipilih, karena pada hari itu bertepatan dengan Hari Tani Nasional,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Kamis (22/9).

Dikatakan Iqbal, aksi tersebut sekaligus memperingati Hari Tani Nasional. Adapun tuntutan yang diusung dalam aksi adalah mendesak reforma agraria.

Dalam kaitan dengan itu, Partai Buruh mendesak pemerintah membagikan tanah untuk petani. Dengan demikian, tidak ada lagi petani yang tidak memiliki tanah.

“Reforma agraria yang dimaksud oleh Partai Buruh adalah memastikan petani memiliki tanah,” tegas Said Iqbal.

Buruh pun mendukung perjuangan petani dalam mewujudkan reforma agraria. Partai Buruh meminta pemerintah Indonesia mengembalikan tanah-tanah rakyat yang diambil dan dikuasai korporasi. Termasuk meminta tidak ada kriminalisasi terhadap petani ketika mereka berjuang untuk mewujudkan reforma agraria.

Tuntutan lain yang akan disuarakan dalam aksi tanggal 24 September adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Hal ini, karena, omnibus law tidak hanya merugikan kaum buruh. Tetapi juga berdampak buruk bagi petani.

Selain itu, dalam aksi nanti juga akan disuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM telah membuat harga-harga melambung tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam.

Partai Buruh memandang, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat. Terlebih lagi saat ini harga minyak dunia sedang turun. Apalagi, di beberapa negara, BBM dengan ron yang lebih baik dibandingkan dengan pertalite dan solar bisa dijual dengan harga lebih murah.

“Oleh karena itulah, dalam aksi para petani di Istana, kami juga akan tegas menolak kenaikan harga BBM,” tutupnya seperti diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.