Bawaslu: Ada 805 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih banyak ditemukan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.


Dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10), Biro Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (TP3) Bawaslu telah menemukan dan menerima laporan sebanyak 805 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN

Bawaslu menemukan 744 kasus dugaan pelanggaran ASN. Sementara untuk laporan yang diperoleh dari masyarakat sebanyak 61 kasus.

Namun dari total jumlah yang tercatat hingga 4 Oktober kemarin, sudah ada 81 dugaan yang dinyatakan bukan pelanggaran. Adapun dugaan pelanggaran yang direkomendasikan Bawaslu untuk ditindaklanjuti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 719 kasus. Namun sisanya, yaitu 5 kasus, tengah diproses KASN.

Menariknya, 719 dugaan pelanggaran yang sudah direkomendasi ke KASN itu didominiasi dengan kasus ASN yang memberi dukungan ke Paslon melalui Media Sosial, yakni sebanyak 284 kasus.

Sementara untuk kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN terbanyak lainnya mengenai ASN yang menghadiri atau megikuti acara silaturahmi, sosialisasi, atau bakti sosial Bakal Paslon atau Parpol sebanyak 108 kasus.

Kemudian ada 104 kasus dugaan pelanggaran mengenai ASN yang melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik.

Secara wilayah, dugaan pelanggaran netralitas ASN paling banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara sebanyak 92 kasus. Disusul Sulawesi Selatan dan Maluku Utara 88 kasus, NTB 66 kasus, dan Sulawesi Tengah 56 kasus.

Untuk daerah yang dugaan pelanggaran ASN-nya paling sedikit ada di Bangka Belitung dengan 1 kasus, Bali 2 kasus, Sumatera Selatan dan DIY 3 kasus, Kalimantan Tengah 4 kasus, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau 7 kasus, serta Kalimantan Selatan dan Bengkulu 9 kasus.