Bawaslu, KPU Dan KPID Jabar Bentuk Satgas Untuk Awasi Kampanye Virtual

Abdullah Dahlan/RMOLJabar
Abdullah Dahlan/RMOLJabar

Pembatasan tahapan kampanye massa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 telah ditetapkan, sehingga kontestan diimbau untuk memaksimalkan kampanye secara virtual.


Oleh karena itu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) membentuk Satuan Gugus (Satgas) untuk mengawasi aktivitas kampanye para kontestan. 

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengungkapkan, pihaknya telah membuat memorandumm of Understanding (MoU)  tiga pihak, yaitu Bawaslu KPU, dan KPID Jabar, untuk membentuk Satuan Gugus (Satgas). Satgas tersebut berkomitmen melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran, dalam tahapan kampanye pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 

"Berdasarkan informasi dari KPID Jabar, ada 417 lembaga penyiaran yang teregistrasi," ungkapnya, Senin (5/10). 

Ketika kampanye massa ditiadakan, imbuh Abdullah, maka potensi aktivitas kampanye yang dilakukan kontestan adalah melalui media daring ataupun media sosial. Hal tersebut menjadi konsen pengawasan Bawaslu. 

"Bawaslu mempersiapkan fungsi pengawasan khusus dengan berkolaborasi dengan KPU dan KPID," imbuhnya. 

Abdullah menjelaskan, dengan adanya Satgas tersebut, aktivitas kampanye yang dilakukan para kontestan tidak boleh melanggar pasal 69 UU nomor 1 tahun 2015 mengenai Pilkada. Pada pelaksanaan kampanye virtual, kontestan tidak boleh menayangkan konten yang bertentangan atau mempersoalkan dasar negara, tidak boleh melakukan black campaign, dan tidak mempersoalkan suku, agama, dan ras. 

"Hal-hal ini yang kami juga lakukan bersama dengan KPU dan KPID," pungkasnya.