Belum Ada Regulasi Spesifik, Politik Identitas Dibolehkan Namun Membahayakan

Ketua KPU Pangandaran Muhtadin/Ist
Ketua KPU Pangandaran Muhtadin/Ist

Politik identitas yang bisa membahayakan kestabilan Demokrasi di negara ataupun daerah manapun di Indonesia belum diatur oleh regulasi.


Kendatipun demikian, karena belum ada regulasi yang spesifik, politik identitas dianggap sah selama tidak melanggar norma hukum dan aturan aturan tertentu yang ada di masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Muhtadin menjelaskan, prinsip demokrasi adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam konteks demokrasi, politik identitas misalkan aliran yang menyangkut siapa teman siapa dan siapa keluarga siapa atau satu orang memiliki kedekatan emosional, ini sah-sah saja," jelas Muhtadin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/5).

Politik identitas, kata Muhtadin, bisa membahayakan jika sudah menghalalkan segala cara untuk mengganggu stabilitas politik ataupun demokrasi yang sudah berjalan dan.

"Misalkan, karena seorang anak penguasa di satu tempat, kemudian terkesan dipaksakan meningkatkan elektabilitas dengan melanggar norma dan tata kelola demokrasi. Ini yang bahaya," tegasnya.

Karena azas demokrasi mengedepankan kesetaraan, ucap Muhtadin, politik identitas ini bisa sangat membahayakan jika sudah masuk ke ranah menghilangkan kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia.

"Ya kan punya kesempatan yang sama. mau anak penguasa, pejabat, miskin ataupun kaya. Semuanya berhak memiliki kesempatan sama," paparnya.

Melongok kondisi politik di pangandaran, Muhtadin mengaku belum bisa membaca lebih jauh. Namun, tukas ia, politik identitas bisa terjadi di daerah manapun karena menyangkut seseorang ataupun kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan.

"Memang manusiawi. Tapi kan tetap bahaya. Ya bahayanya kalau ada orang berkualitas tapi akhirnya disingkirkan karena bukan kelompok dia. Ini yang tidak boleh," pungkasnya.