Belum Lama Beroperasi, BRT Trans Cirebon Mulai Ngeluh Kekurangan Anggaran

Ketua Komisi I DPRD, Imam Yahya (kanan) bersama Kadishub Kota Cirebon, Andi Armawan (Kiri)/Ist
Ketua Komisi I DPRD, Imam Yahya (kanan) bersama Kadishub Kota Cirebon, Andi Armawan (Kiri)/Ist

Komisi I DPRD Kota Cirebon menginginkan agar Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon bisa melayani masyarakat wilayah III Cirebon. Untuk itu, Komisi I mendorong pengembangan operasional BRT. 


Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya mengatakan, saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon tengah merintis kerja sama dengan Pemkab Indramayu untuk trayek anyar BRT. Komisi I mendukung upaya tersebut.

"Ke depan ada rencana agar BRT ini bisa beroperasi di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka. Sehingga, BRT ini bisa menjadi moda transportasi wilayah III Cirebon. Pada prinsipnya kami memberi dukungan,” kata Imam dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (16/6).

Akan tetapi, kata Iman, Dishub, PD Pembangunan, dan PT BIG selaku operator menemui sejumlah kendala dalam pengoperasian BRT. 

“Salah satunya kekurangan anggaran. Ya masih terbatas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Kendati demikian, Imam mengaku optimis BRT bisa menjadi moda transportasi modern yang melayani masyarakat wilayah III Cirebon. Ia menyadari pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor transportasi menjadi loyo. Sebab, lanjut dia, pemerintah telah menerbitkan aturan ketat bagi trasnportasi umum selama masa pandemi.

"Memang kondisi begini serba sulit. Tapi bagaimanapun harus tetap berjalan. Sistemnya harus kita siapkan, seperti legalitasnya, tarif dan lainnya,” kata Imam.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Andi Armawan mengatakan, saat ini BRT beroperasi di dua trayek. Untuk trayek pertama sepanjang 32,9 kilometer. Sedangkan trayek kedua sepanjang 27,4 kilometer. Andi juga mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkab Indramayu terkait trayek tambahan.

“Ya ke depan bisa memiliki operasional ke sana (wilayah III Cirebon, red). Apalagi kalau Tol Cisumadawu (Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan) beroperasi, kita bisa ambil peran. Memang saat ini masih terbatas,” ucap Andi.

Saat ini, imbuhnya, BRT masih dalam tahap sosialisasi. Pengelola menggratiskan masyarakat yang menggunakan BRT.

“Anggaran tahun ini Rp500 juta. Itu sudah termasuk operasional, balik nama kendaraan dan lainnya. Memang ke depan nanti disubsidi, harapannya pengelolaan ini bisa mandiri ketika sudah maksimal,” harap Andi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, saat ini pihak PD Pembangunan masih menghitung anggaran subsidi untuk tahun depan. Termasuk soal rencana tarif BRT.

“Tarif yang diusulkan Rp 5.000 bagi masyarakat, untuk pelajar Rp 3.500,” demikian Andi.