Pengangguran di Kabupaten Karawang masih menjadi persoalan utama yang harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang. Pasalnya, tingkat pengangguran berkorelasi dengan tingkat kemiskinan hingga aksi-aksi kriminalitas jalanan.
Oleh sebab itu, dikatakan Yono Kurniawan selaku Kepala Kantor Advokat Nusantara, penyerapan tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Kabupatan Karawang atau penduduk asli Karawang, terbilang sangat rendah.
"Hal ini diakibatkan salah satunya karena perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang, menggunakan perusahaan alih daya atau outsourcing yang rekrutmen penyerapan tenaga kerjanya dari luar Karawang," kata Yono kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (4/5).
Setiap tahun, kata dia, lulusan SMA dan SMK di Karawang terus bertambah meski jumlah pabrik di Kabupaten Karawang mencapai ribuan bahkan kawasan industri baru banyak berdiri di Karawang.
"Namun penyerapan tenaga kerja asli Karawang atau lusuan sekolah di Karawang, terbilang sangat rendah sekali," ujarnya.
Tentunya hal ini sangat ironis ketika keberadaan pabrik yang berdiri di Karawang sangat banyak, tetapi dampak negatif polusi dan kemacetan dirasakan oleh orang Karawang, namun yang mendapatkan manfaat pekerjaan kebanyakan bukan warga Karawang.
"Saya kemarin berdiskusi dengan Bu Kadisnaker, saya bilang terus terang harus ada ketegasan dari pemerintah. Seingga perushaan-perusahaan alih daya atau outsourcing yang tidak mau mengakomodir tenaga kerja asli Karawang, jangan diberi tempat dan izin di Kabupaten Karawang," jelas Yono.
Sebagai masyarakat asli Karawang, lanjut dia, maka sudah sepatutnya warga pribumi harus lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib masyarakat Karawang.
"Cari kerja sudah susah bahkan ada yang diperas hingga puluhan juta, ada juga banyak korban penipuan yang dijanjikan kerja dan sudah bayar tapi tidak kerja pula. Hidup yang sudah sulit, malah makin tambah sulit saja," tuturnya.
Yono berpesan, dengan melonjaknya angka pengangguran di Karawang maka perlu ada gerakan perubahan hingga terjadi kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama-sama berjuang dalam menyatukan kekuatan, untuk Karawang menjadi lebih baik.
"Saat ini kami sedang menginventarisir dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan outsourcing yang ada di Karawang, tapi dominan rekruitmen atau pekerjanya masih kebanyakan tenaga kerja luar Karawang, agar bupati bertindak tegas dan jangan diberikan tempat di Karawang," ungkapnya.
"Sudah ada satu yang terindikasi kuat, perusahaan outsourcing yang berkantor di Karawang Barat ini diduga menyuplai tenaga kerja ke Honda. Dan kebanyakan pekerjanya itu orang dari luar karawang," imbuhnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved