Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi), menilai sistem kesehatan di Indonesia tidak sehat. Pasalnya, proses birokrasi yang dilakukan berbelit-belit. Terutama, ketika ada rakyat yang membutuhkan pertolongan segera.
Ketua PB Himasi Eki Rukmansyah mengatakan, proses birokrasi yang berbelit dalam kesehatan nampak dari mulai tingkat bawah. Hal itu seperti yang PB Himasi rasakan ketika membantu proses masyarakat yang kesakitan.
"Kita coba bantu keluarga Sarah Rahmatul Sofa ketika ketika memerlukan bantuan untuk operasi usus buntu dan operasi katarak bagi ibunya. Namun dalam usahanya, kami sempat kesulitan mendapatkan bantuan dari dinas kesehatan. Termasuk BPJS, lantaran keluarga sempat menunggak," ujarnya, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (20/11).
Dinas Kesehatan awalnya merespon positif dan memberikan jalan lewat SLRT. Namun hal itu mentok akibat harus menunggu survei terlebih dahulu.
"Untungnya si ibu sempat legowo untuk menunggu waktunya," ucapnya.
Namun hal paling mendesak ketika Sarah harus segera dioperasi usus buntu. Sementara SLRT harus menunggu survei dan BPJS memiliki tuggakan.
"Keluarganya ini sempat mengumpulkan berbagai cara sampai meminjam ke Bank Emok. Tapi dana yang terkumpul tidak bisa memenuhi untuk bayar tunggakan BPJS. Akhirnya coba kita bantu dengan meminta dana talangan ke koperasi untuk membayar pokok ke BPJS yang jumlahnya Rp2,5juta," ungkapnya.
Keinginan untuk segera mengoperasi usus buntu sarah ternyata tidak mudah. Pihak BPJS baru bisa memberlakukan BPJS sekitar sepekan kemudian apabila denda tidak dibayarkan.
"Akhirnya denda kita bayarkan sebesar Rp500ribu dan Alhamdulillah sarah sudah selesai operasi usus buntu. Sementara ibunya menunggu waktu operasi katarak," terangnya.
Dirinya berharap, ke depan birokrasi tidak ribet. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
"Semoga birokrasi kita gak ribet. Apalagi soal kesehatan," pungkasnya. [yud]
© Copyright 2024, All Rights Reserved