BKD Jabar Tak Punya Kewenangan Atas Hasil Seleksi PPPK

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Jabar Tulus Arifan/RMOLJabar
Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Jabar Tulus Arifan/RMOLJabar

Sebanyak 148 guru yang dinyatakan tidak lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seleksi bersikukuh dilakukan pengangkatan. Namun, hasil tersebut bukan merupakan putusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).


Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Jabar, Tulus Arifan menjelaskan, guru yang mengikuti seleksi PPPK dengan nilai passing grade yang telah ditentukan yang berhak diangkat menjadi pegawai.

Terkait dengan hal tersebut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 4 tahun 2019 mengenai nilai ambang batas seleksi PPPK.

"Misalkan proses Computer Assisted Tes (CAT), ada ambang batasnya dan semuanya jelas penilaiannya," jelasnya, Kamis (15/10).

Selain itu, imbuh Tulus, PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang manajemen PPPK serta tata cara seleksi serta ambang batas nilai. Sehingga mengenai keputusan dan hasil seleksi merupakan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN sebagai pelaksana. 

"Jadi kami hanya memfasilitasi serta menyampaikan siapa saja yang berhak mengikuti dengan daftar yang ada," imbuhnya.

Guru yang dinyatakan tidak lulus tersebut menginginkan dinyatakan lulus seleksi PPPK, namun pihaknya tetap berpegang terhadap pengumuman hasil nilai yang bersangkutan dari BKN. BKD Jabar menyerahkan ke sistem penerimaan CAT PPPK yang sudah dibuat.

"Pada 9 januari 2020 lalu pihak legislatif Jabar juga menyampaikan aspirasi dari mereka ke KemenPAN-RB, namun belum ada hasilnya," tukasnya.