BKPSDM Pangandaran Telusuri Dugaan Kekerasan Yang Dilakukan Pejabat Eselon II Inisial T

Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani/RMOLJabar
Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani/RMOLJabar

Dugaan indisipliner salah seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran tengah ditelusuri Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.


Persoalan tersebut diketahui setelah adanya surat dari salah satu lembaga terhadap Bupati Pangandaran yang kemudian ditembuskan kepada Inspektorat dan BKPSDM. Nantinya, hal tersebut juga akan dibahas di Badan Pertimbangan Pemberian Hukum Daerah (BP2HD).

“Lembaganya juga kan harus ditelusuri. Intinya, kami sedang mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,” ungkap Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Dani Hamdani, Kamis (25/2).

Dani menerangkan, isi surat tersebut hanya memberikan laporan dugaan tindakan indisipliner Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ia menyebut hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang menguatkan dugaan tersebut.

“Hanya melampirkan berita-berita yang beredar saja. Kami tetap menggunakan praduga tak bersalah dan menunggu hasil dari Inspektorat,” paparnya.

Aturan terkait Indisipliner ASN, tutur Dani, tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dalam PP tersebut sudah lengkap aturannya jika terduga melakukan pelanggaran.

“Dugaan kasus Pak T ini berbeda dengan indisipliner lainnya, dari surat itu kan dugaannya sudah melakukan kekerasan. Ya kami telusuri dulu baru nanti dibahas di BP2HD,” pungkas Dani.