Boleh Ketawa Cara Nahdlatul Ulama

DR KH AS’AD SAID ALI pada tahun 2000 ditempatkan Presiden KH Abdurrahman Wahid di Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Karena kinerjanya baik, santri Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta ini posisinya tetap dipertahankan oleh dua presiden berikutnya, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2011.

Kalangan Nahdliyin bangga salah satu kader terbaiknya ada di BIN. “Pak As’ad itu orang NU yang ada di BIN,” kata sejumlah kiai, bangga.

Tapi pada 2021, ketika para pendukungnya di PBNU mencalonkan Pak As’ad sebagai calon Ketua Umum dalam Muktamar ke-34 NU, pesaingnya menebar isu “Awas, ada orang BIN mau masuk NU…!”

Begitu cepat berubah pendapat. Dari orang NU yang ada di BIN menjadi orang BIN yang mau menguasai PBNU.

Pada Pilpres 2024, meski tak punya otoritas politik, beberapa petinggi PBNU nekat gadang-gadang kandidat. Harapannya, tentu, PKB partai yang diinisiasi tokoh-tokoh NU pada 1999 bisa mengusung kandidat mereka.

Eh, rupanya sang kandidat tak cocok dengan arah politik PKB yang lebih tertarik pada arus besar perubahan di masyarakat.

Maka para petinggi PBNU lancarkan ancaman. PKB bukan NU dan NU bukan PKB. Warga NU tidak ada kewajiban memilih PKB. Bahkan ada yang bernada “semua parpol boleh dipilih, kecuali PKB!”.

Seruan ini dijawab Pimpinan PKB, Muhaimin Iskandar, dengan perintah semua kadernya tidak fokus hanya ke kantong-kantong Nahdliyin, tapi juga ke kawasan nonbasis.

Hasilnya, karena warga Nahdliyin sudah kadung merasa DNA-nya PKB, maka pada Pemilu 2004 kemarin, PKB bukan hanya menang di kantong-kantong Nahdliyin, tapi meluas ke kawasan nonbasis seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawab Barat, dan lain-lain.

Melihat hasilnya begini, para petinggi PBNU bingung. Maka muncul tuduhan itu: “PKB melupakan sejarah, melupakan asal-usulnya!”

Maka langkah “menarik kembali PKB ke pangkuan petinggi PBNU pun dicanangkan…!”

Begitu cepat berubah pendapat. Kemarin tidak boleh gunakan simbol-simbol PBNU. Sekarang harus kembali ke PBNU.

*Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid