BPN Dan Polrestro Bekasi Kerja Sama Berantas Mafia Tanah

Penandatanganan kerja sama pemberantasan mafia tanah/RMOLJabar
Penandatanganan kerja sama pemberantasan mafia tanah/RMOLJabar

Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi bersama Kepala Kepolisian Resort Metro (Polres Metro) Bekasi melakukan penandatanganan kerja sama untuk membentuk tim terpadu pemberantasan mafia tanah dan pungutan liar (pungli) di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.


Penandatanganan kerja sama dilakukan di ruang rapat lantai 4 kantor BPN, Jalan Daha Blok B4 Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (21/9).

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi, Tengku Fadli Fadil mengatakan, penandatanganan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama dari Kementerian ATR/BPN dengan Polri.

"Pelaksanaan kerjasama dalam pemberantasan mafia tanah ini akan selalu kita tingkatkan, karena semakin hari di wilayah Kabupaten Bekasi, kita selalu disulitkan adanya modus - modus yang masih memanfaatkan bidang - bidang tanah yang diajukan untuk kegiatan investasi," beber Tengku, Senin (21/9).

"Kita sering melihat bidang tanah yang sudah diberi pelepasan oleh masyarakat ke perusahaan, tetapi masih ada tuntutan - tuntutan yang diklaim oleh sebagian pihak, dimana trik ini dapat merupakan bukti - bukti berupa girik yang sudah lama," imbuhnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat membuka praktek - praktek sindikat mafia tanah yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi.

"Kita ingin membangun negeri ini menjadi lebih baik, supaya investasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga tanahnya. Karena, jika dibiarkan kosong maka tidak menutup kemungkinan masuknya mafia tanah yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

"Kita juga berharap masyarakat untuk menjaga bidang tanahnya, karena jika bukan masyarakat sendiri yang menjaga bidang tanahnya, maka tidak bisa masalah itu langsung ditimpakan kepada kami," ungkapnya.
 
"Makanya kita meminta masyarakat untuk memasang tanda batasnya, dikelola tanahnya, jangan dibiarkan kosong, karena takutnya diklaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan ini pasti akan mengakibatkan kegiatan yang mengarah kepada ranah pidana," tandasnya.