Aktivis '98 yang juga politikus PDIP Budiman Sudjatmiko tegas menolak beberapa Ketua Umum partai politik yang ingin menunda Pemilu 2024 yang secara otomatis diikuti dengan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan konstitusi dan spirit reformasi.
Ia mengaku tidak ingin korban keringat dan darah para aktivis ’98 yang memperjuangkan demokrasi saat reformasi sia-sia gara-gara kalkulasi politik elite yang oportunis.
"Kebebasan hilang gara-gara ada pihak yang hanya sekadar melakukan penghitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi," tegas Budiman Sudjatmiko kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3).
"Dalam demokrasi itu ada namanya keteraturan, kedisiplinan, dan saya kira PDIP yang juga sudah dinyatakan oleh Sekjen kami Pak Hasto menolak itu. Taat saja kita pada konstitusi," imbuhnya menegaskan.
Budiman yang sudah jadi aktivis sejak era orde baru ini merasa terganggu dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.
Bginya, alasan penundaan Pemilu 2024 karena kondisi ekonomi dinilainya aneh dan mengada-ngada.
"Menghadapi analisis tidak ada uang segala macam saya kira itu mengada-ngada ya," tegasnya.
Namun begitu, Budiman sepakat jika pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia yang sudah dilakukan Presiden Jokowi harus diteruskan.
“Tapi bukan dengan penambahan masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar Jokowi atau mantan presiden sebelum dan sesudahnya diberi tempat terhormat disisi presiden terpilih untuk memastikan program pembangunan nasional berjalan secara berkesinambungan.
"Mantan-mantan presiden bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapapun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau ketua Wantimpres," tuturnya.
Dalam pandangan Budiman, kesinambungan pembangunan nasional harus diteruskan, tapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan amanat reformasi 1998.
Cara pandang ini, ditambahkan Budiman tidak berhenti di Jokowi setelah menjabat, melainkan itu bisa menjadi budaya yang bisa diteruskan dari mantan presiden ke mantan presiden selanjutnya.
"Pengalaman mengurus 270 juta orang ini haruslah ditanamkan sikap kenegarawanan presiden yang baru terpilih maupun mantan presiden supaya membantu kontinuitas itu," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved