Bukan Menunda Pilkada, KPU Harus Berani Diskualifikasi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Isu mengenai penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menyeruak setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dinyatakan positif terinfeksi virus corona baru (Covid-19).


Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, saat ini bukan lagi bicara penundaan melainkan tanggung jawab KPU dalam memberikan jaminan pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan di masa pandemi.

“Termasuk berani mendiskualifikasi kandidat yang tidak mengindahkan protokol,” kata Dedi, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).

Bukan tanpa alasan, menurut Dedi, KPU bisa mendiskualifikasi Paslon yang melanggar protokol kesehatan.

Pasalnya, pelaksanaan Pilkada 2020 tidak saja mengacu pada regulasi yang dibuat sesuai protokol kesehatan namun ada ancaman pidana melalui UU Kesehatan bagi yang melanggar ketentuan.

“Sehingga pemerintah pusat maupun daerah punya beban untuk melaksanakan protokol kesehatan, tidak hanya KPU,” tegas Dedi. 

Jika Pilkada ditunda karena pandemi, Dedi berpandangan pemerintah harus menanggung konsekuensinya. Salah satunya adalah menyiapkan sumberdaya pejabat sementara saat terjadi transisi kepemimpinan daerah.

Selain itu, sambung Dedi, pemerintah juga harus menjamin tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk kelompok tertentu.

“Salah satunya menerbitkan produk hukum yang dapat dijadikan pedoman adanya proses politik yang adil, terbuka dan berbasis kepentingan warga negara,” demikian Dedi.