Bupati Ajak Camat dan Kades Wujudkan Kabupaten Bogor Bebas Stunting

Bupati Bogor Ade Yasin mengajak para Camat, Kepala Desa dan Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor lakukan rembuk stunting secara virtual di Aula Bawah Pendopo Bupati, Senin (6/9). 

Dalam agenda ini, hadir juga secara langsung Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin dan Tenaga Ahli Local Government Capacity Building Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Regional 2 Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

Sedangkan yang hadir secara virtual yaitu para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor, para Tenaga Gizi, Bidan, dan Tim Penggerak PPK Kecamatan serta Desa se-Kabupaten Bogor.

Menurut Bupati, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menjelaskan, gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang mengintegrasikan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah pada semua tingkatan dan pemangku kepentingan cecara holistik, integratif dan berkualitas. 

"Rembuk stunting ini dilaksanakan untuk memastikan sinergi lintas sektor dan integrasi pelaksanaan intervensi stunting antara perangkat daerah, penanggung jawab layanan, dengan sektor/lembaga non-pemerintah, masyarakat, juga pemerintah desa sebagai garda terdepan yang berhubungan erat dan langsung dengan masyarakat di lokasi fokus," katanya.

Ade Yasin menambahkan, pemerintah pusat juga telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2024 (stranas stunting), dengan tujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.

Juga meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting, memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program serta kegiatan pusat, daerah, dan desa. 

Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.