Cara Konstitusional Gugat UU Ciptaker? Judicial Review Di MK

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Kedudukan UU Omnibus Law Cipta Kerja secara konstitusi sudah sah. Pasalnya, sudah disetujui oleh pembentuk Undang-undang yakni DPR RI.


Demikian dikatakan Dosen Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sugianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (11/10).

Pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah ini mengatakan, walaupun Presiden Joko Widodo belum menandatangani bukti pengesahan, namun  secara konstitusi selama 30 hari pasca persetujuan belum ditanda tangani Presiden bahwa UU Omnibuslaw Ciptaker sudah dinyatakan Sah sebagai Undang-undang.

"Judicial review (JR) melalui Mahkamah konstitusi (MK) satu-satunya cara yang konstitusional untuk uji materi UU Omnibuslaw Ciptaker," ujarnya.

Kewenangan MK, lanjut dia, untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (Impeachment).   

"Bisa saja Hakim MK membatalkan pasal-pasal dalam UU Omnibuslaw Ciptaker yang tidak sesuai semangat UUD NRI 1945, dan bisa juga membatalkan UU Omnibuslaw Ciptaker," demikian Sugianto.