POLITIK

business

Pemerintah Diminta Bebaskan dan Pulihkan Nama Baik Aktivis Penolak UU Cipta Kerja

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf meminta sejumlah aktivis yang ditangkap dan menjalani proses hukum terkait protes UU Cipta Kerja dibebaskan dan dikembalikan nama…

  NETWORK   |      Jumat, 26 November 2021 | Selengkapnya
business

Nama Lima Anggotanya Masuk DTKS, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Minta Perbaikan Data

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M Luthfi menyayangkan adanya nama lima legislator masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karenanya, Luthfi meminta data DTKS segera diperbaiki. 

  Syahroni   |      Jumat, 26 November 2021 | Selengkapnya
business

UU Cipta Kerja Inkonstituonal Bersyarat, Pakar: Pemerintah Harus Segera Lakukan Perbaikan

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah segera melakukan perbaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja No 11/2020 inkostitusional bersyarat.

  NETWORK   |      Jumat, 26 November 2021 | Selengkapnya
business

Syarat Tak Lengkap, Polisi Belum Keluarkan Izin Kegiatan Reuni 212

Rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar reuni di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, belum memperoleh izin keramaian dari pihak kepolisian.

  NETWORK   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Tak Miliki Kendaraan Politik, Kans Ridwan Kamil di Pilpres 2024 Berat

Kendaraan politik menjadi salah satu faktor belum adanya relawan yang mendorong Ridwan Kamil maju di Pilpres 2024. Selain itu, elektabilitas Ridwan Kamil juga masih rendah dibanding figur lainnya.

  Sulton Arif M   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Tak Mampu Atasi Mafia Tanah, Sofyan Djalil Layak Direshuffle

Pemerintahan Joko Widodo hingga kini belum mampu mengatasi persoalan mafia tanah di tanah air. Aksi para bajingan berkerah putih itu seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai.

  NETWORK   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Usai Didemo Buruh, Plt Bupati Rekomendasikan Kenaikan UMK 5,51 Persen

Setelah ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2022, akhirnya Pemerintah Kabupaten Bekasi mengubah keputusan mereka tentang UMK 2022 yang sebelumnya…

  Sepriyanto   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

IPO: Ahok Cuma Nyaring Berpendapat, Kerjanya Nyaris Tak Terdengar

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. Pasalnya, dia telah mengumbar hal-hal yang sedianya bisa diselesaikan internal…

  NETWORK   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Airlangga Pastikan Pemerintah Segera Perbaiki UU Ciptaker Sebagaimana Diputuskan MK

Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). MKmemutuskan bila UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan…

  NETWORK   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Wakil Ketua KPK Serukan Bersatu Di Jalan Allah Perangi Korupsi

Proses demokrasi gagal melahirkan pemimpin yang demokratis dan mengabdi pada masyarakat. Pada kenyataanya, banyak kepala daerah terlibat dalam perbuatan tindak pidana korupsi dan kasus itu terjadi terus…

  NETWORK   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Ade Yasin Sampaikan Apresiasi Setinggi-Tingginya Kepada Para Guru Kabupaten Bogor

Para guru layak mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah berkontribusi besar dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas di Kabupaten Bogor.

  Sulton Arif M   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Jika Mandiri Dalam Bidang Ekonomi, Kelak NU Bisa Tentukan Arah Negara

Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadikan Muktamar ke-34 sebagai momentum untuk mewujudkan kemandirian organisasi dalam bidang ekonomi agar kelak bisa menentukan arah negara.

  NETWORK   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

KAMMI Jabar Tolak RUU TPKS dan Permendikbudristek 30/2021

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar tegas menolak Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) serta Permendikbudristek 30/2021.

  Reza Deni   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Pemkab Bogor Dan DPRD Sepakat Siapkan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada 2024

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024 tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran saja. Akan tetapi, perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada APBD…

  Sulton Arif M   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya
business

Pemkab Karawang Berkomitmen Terus Tingkatkan Kualitas Dan Kesejahteraan Para Guru

Pemerintah Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun terus meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru.

  Nurjaya Bachtiar   |      Kamis, 25 November 2021 | Selengkapnya