Ciptakan Perdamaian dan Pembangunan Papua, Natalius Pigai Diharapkan Ikut Perkuat Kabinet Prabowo

Keikutsertaan tokoh pejuang HAM asal Papua Natalius Pigai dalam kunjungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke Australia dan Papua Nugini secara simbolis dan substansi memperlihatkan komitmen kuat pemerintahan baru nanti untuk benar-benar menciptakan perdamaian dan pembangunan di Papua.

Begitu dikatakan, Pengamat politik luar negeri Dr. Teguh Santosa, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9). Prabowo mengajak Wakil Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono dan Natalius Pigai.

Kunjungan Prabowo ke Australia dan Papua Nugini dalam kapasitas sebagai  Menteri Pertahanan RI. Namun secara terpisah, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra pada 20 Agustus dan bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Port Moresby sehari.

Teguh mengatakan, reputasi Natalius Pigai sebagai anggota Komnas HAM RI periode 2012-2017 dan sebagai pejuang HAM telah diakui dunia. 

Natalius juga mampu menempatkan isu HAM universal di tengah berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memacu progres pembangunan di Papua dan di saat yang sama menjaga situasi tetap kondusif.

"Saya berharap pemerintahan baru nanti dapat meyakinkan pihak-pihak yang selama ini meragukan dan mempertanyakan komitmen Indonesia pada saudara kita di Papua. Saya rasa Presiden Prabowo perlu memberikan peran yang lebih signifikan untuk Bung Natalius dan Mas Sugiono dalam pemerintahan baru," ujar alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu.

Sampai sejauh ini, negara Pasifik yang tergabung dalam organisasi Melanesian Sparehead Group (MSG) masih sering menggunakan isu Papua di berbagai forum internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 di Vanuatu dan pada tahun 2007 menjadi organisasi sub-regional.

Selain Vanuatu anggota MSG lainnya adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak di Kaledonia Baru. Dengan populasi Melanesia sekitar 13 juta orang Indonesia pada 2011 berpartisipasi sebagai Observer MSG dan sejak 2015 menjadi  Associate Member (AM) organisasi yang dipimpin diplomat senior Papua Nugini Leonard Louma itu.

Dalam pertemuan MSG di Vanuatu bulan Agustus tahun lalu, Indonesia walk out karena panitia mengundang tokoh separatis Papua, Benny Wenda, berbicara di forum itu.

"Dunia internasional, khususnya kawasan Pasifik perlu melihat dengan jernih persoalan yang terjadi di Papua. Prinsip peaceful coexistence yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1950 silam semestinya membuat masyarakat dunia, khususnya belahan Selatan, menjadi lebih kompak dan saling menguatkan," demikian ujar mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu.