Dalami Suap Pemkab Indramayu, Dua Pejabat Pemprov Jabar Dipanggil KPK

Tersangka kasus suap Pemkab Indramayu, Ade Barkah dan Siti Aisyah, di Gedung KPK beberapa waktu lalu/Net
Tersangka kasus suap Pemkab Indramayu, Ade Barkah dan Siti Aisyah, di Gedung KPK beberapa waktu lalu/Net

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi terkait perkara dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019, Kamis (10/6).


Saksi pertama yang dipanggil hari ini adalah Yerry Yanuar selaku Kepala BKD Jawa Barat yang juga mantan Kepala Bappeda Jabar.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ABS (Ade Barkah Surahman)" ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Dua saksi lainnya yang dipanggil adalah Kepala Bidang Anggaran BPKAD Jabar yang juga mantan Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar, Yuke Maulani; dan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Indramayu, Woni Dwi Nanto.

Untuk kedua saksi tersebut akan diperiksa untuk tersangka Siti Aisyah Tuti Handayani (STA) selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019.

Ade Barkah dan Siti Aisyah telah resmi ditahan pada Selasa (4/5), setelah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2021.

Dalam perkara ini, Ade Barkah diduga menerima uang sebesar Rp750 juta dari Carsa ES (CAS) selaku swasta yang telah divonis bersalah pada perkara sebelumnya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara untuk Siti Aisyah, diduga menerima uang sebesar Rp1,050 miliar yang diberikan oleh Abdul Rozaq Muslim (ARM) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019. Uang itu merupakan sebagian uang yang didapat Abdul Rozaq dari Carsa sebesar Rp9,2 miliar.

Pemberian uang itu terkait dengan keinginan Carsa untuk dapat mengerjakan proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Indramayu.

Carsa pun mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jabar dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar.