Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih meminta data warga miskin harus selaras. Pasalnya, kerap terjadi tumpang tindih data warga miskin.
Upaya penanganan kemiskinan harus terus dikoordinasikan karena permasalahan di masing-masing wilayah berbeda. Sehingga, penanganannya harus sesuai kebutuhan.
“Dinas-dinas terkait saya minta harus menghasilkan gagasan,” kata Wahyu, saat rapat koordinasi di Gedung Setda, Kamis (25/11).
Wahyu mengakui percepatan penanganan kemiskinan merupakan tugas wajib dari pemerintah daerah agar masyarakat sejahtera.
Karenanya, penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), melainkan seluruh dinas terkait.
“Semua dinas diberikan arahan untuk bisa menyelesaikan masalah ini (kemiskinan). Niatkan sebagai ibadah, supaya menjadi ladang pahala,” tuturnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi meminta Pemkab Cirebon memperjelas pemetaan upaya pengentasan kemiskinan yang mencapai 1,7 juta jiwa.
Menurutnya, Pemkab harus duduk bersama dengan DPRD untuk menyamakan persepsi dari sisi perencanaan dan anggaran dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
"Pengentasan kemiskinan harus dikerjakan secara kolaborasi lintas SKPD dan jejaring dengan pihak eksternal seperti akademisi, pengusaha, civil, dan juga media," kata dia, Rabu (17/11).
Di samping itu, Junaedi juga meminta masyarakat Kabupaten Cirebon mengubah mental miskin.
“Bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah,” ujarnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved