Datangi DPRD, KAMMI Kuningan Minta Pemerintah Atasi Masalah Tingginya Kasus Bunuh Diri

Hearing Di DPRD Kuningan/RMOLJabar
Hearing Di DPRD Kuningan/RMOLJabar

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi kantor DPRD bersama Komisi IV, Selasa (7/6).


Ketua Pimpinan Daerah KAMMI Kuningan, Iis Mukhlis mempertanyakan sejauhmana kepedulian pemerintah dan DPRD atas banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Juni 2021.

“Hingga saat sekarang di tahun 2021 ada sebanyak 9 kasus orang bunuh diri, dimana peran pemerintah untuk mengatasi kasus-kasus bunuh diri ini?," tanya Iis saat beraudiensi dengan DPRD.

Para Mahasiswa KAMMI menduga kuat kalau sebagian besar kasus bunuh diri yang banyak terjadi selama ini dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi.

"Kita butuh langkah kongkrit, bagaimana solusi Pemkab Kuningan untuk mengatasi masalah ekonomi yang melilit warga sehingga mereka melakukan bunuh diri," tegasnya.

Menanggapi suara para mahasiswa, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Denny , mengatakan bawah 9 kasus bunuh diri tersebut lebih disebabkan gangguan jiwa.

“Ini menyagkut pribadi pelaku nekat yang memang tidak memikirkan apapun," kata Denny.

Menurut Indra, pemerintah tak bisa melakukan pencegahan dalam kasus bunuh diri seperti itu.

“Meski demikian, kami tetap menjalankan tupoksi di lingkungan melalui pembinaan terhadap lapisan masyarakat dan kami menyediakan psikater atau ahli pskiolog dalam menangani kasus tersebut. Penyedian ini sebagai tindakan pencegahan dan itu bukan jaminan terhadap aksi nekat seseorang yang di luar pantau kami,” kata Denny.

Ditempat sama, Bagian Satbinmas Polres AKP Budi mengatakan, pihaknya mengklaim bahwa korban bunuh diri di Kuningan itu murni aksi nekat.

“Sebagai pencegahannya, kami dengan Babinkamtibmas di setiap daerah suka kordinasi dalam memberikan pelayanan, seperti dengan penyediaan nomor layanan 110 untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Audensi yang di mediasi oleh Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Tresnadi mengaku bahwa semua program pelayanan masyarakat jelas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Seperti dari Dinas Kesehatan meyediakan dokter kejiwaan dalam penangan mental dan dari kepolisian juga sangat jelas standbye berikan pelayanan terhadap masyarakat,” pungkasnya.