Datangi Kejati Jabar, Elemen Masyarakat Bogor Minta Kasus Dugaan Korupsi RSUD Parung Segera Dituntaskan 

Audiensi Jarak dengan Kejati Jabar terkait dugaan kasus korupsi RSUD Parung/RMOLJabar
Audiensi Jarak dengan Kejati Jabar terkait dugaan kasus korupsi RSUD Parung/RMOLJabar

Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang terhimpun dalam Jaringan Rakyat Anti Korupsi (Jarak) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Jalan Jalan L. L. R.E. Martadinata, Kota Bandung, Kamis (22/9).


Tujuan kedatangan mereka yaitu meminta pengusutan kasus dugaan korupsi RSUD Parung yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor tidak diintervensi pihak mana pun.

Pasalnya, hingga saat ini penyedia jasa yaitu PT. Jaya Semanggi Enjineering (JSE) belum mau memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek Pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung yang menurut hasil auditor fisik investigasi dianggap telah merugikan negara sebesar Rp36 miliar. 

Sedangkan, pagu anggarannya Rp93,4 miliar sebelum efesiensi, proyek tersebut bernilai Rp112 miliar, dan anggarannya bersumber dari bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Jabar.

Selain audit fisik independent, hasil audit administratif BPK Perwakilan Jabar pada proyek yang sama, telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp2,9 miliar plus sanksi denda Rp10,2 miliar.

Sedangkan, hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dugaan tidak hanya kelebihan bayar, tetapi juga ada unsur mark up anggaran dan kekurangan volume bangunan. 

Koordinator Aksi, Ali Tauvan Vinaya mengungkapkan, dugaan kasus korupsi ini sebenarnya telah ke tahapan penyidikan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tersangka ditetapkan dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, hasil penyidikan oleh Kejari Bogor disebutkan bahwa terdapat adanya dugaan mark up anggaran dan kekurangan dari volume pembangunan rumah sakit. Hal tersebut pun dinilai merugikan masyarakat Kabupaten Bogor.

"Kami sebagai masyarakat Kabupaten Bogor merasa dirugikan dengan tidak sesuainya pembangunan dengan besar anggaran, kami pun tegas menolak ada pihak lain yang mengintervensi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor," jelasnya.

Padahal, pembangunan RSUD Parung didasari aspirasi masyarakat sejak 12 tahun lalu karena membutuhkan rumah sakit di Bogor Utara. Oleh karena itu, keberadaan RSUD Parung sangat ditunggu masyarakat karena tidak harus datang ke RSUD Kota Bogor atau RSUD Leuwiliang yang jaraknya jauh.

"Bogor itu ada 40 kecamatan, nah dari 40 kecamatan itu, Rumah Sakit Parung menjadi salah satu yang menunjang untuk kesehatan di wilayah Bogor Utara," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Sutan Harahap berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah jauh-jauh datang untuk menyampaikan aspirasinya.

Ia pun memastikan penanganan perkara sudah sampai di tahap penyidikan sehingga masyarakat hanya perlu menunggu waktu penetapan tersangka.

"Kita harus sama-sama menunggu karena menetapkan tersangka tidak serta merta harus secepatnya kenapa, kita khawatir di persidangan nanti ini akan bebas,"  ujar Sutan.

Dengan demikian, Sutan berharap masyarakat bisa bersabar karena masih sejumlah bukti yang harus dilengkapi oleh penyidik dari kejaksaan. Pihaknya pun akan memantau penanganan kasus yang ditangani oleh Kejari Bogor tersebut.

"Dari Kejati sendiri kita akan kontrol, monitor terkait dengan penanganannya. Kita akan berkoordinasi segera kepada Kejari Kabupaten Bogor," tutup dia.