Datangi Pemkot Bekasi, Anggota DPR RI Bahas Verifikasi DTKS

Kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RIke Pemkot Bekasi/RMOLJabar
Kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RIke Pemkot Bekasi/RMOLJabar

Anggota Komisi VIII DPR RI, Nur Azizah Tamhid mendatangi Pemerintah Kota Bekasi untuk mendapatkan informasi proses pendataan, verifikasi, dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah setempat.


"Kedatangan kami kesini untuk membahas beberapa kendala, saat pendataan masih ada ketidaksesuaian dengan pemerintah daerah. Keluarga yang cukup mapan tetap menerima bantuan sedangkan sebaliknya, keluarga miskin yang berhak malah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu PKH (Program Keluarga Harapan)," kata Nur Azizah.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Azizah juga memaparkan tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK.07/2020 Tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Dengan adanya SKB 3 Menteri kami berharap agar tidak ada lagi penerima bantuan yang berhak tidak mendapatkan haknya begitupun sebaliknya," tandasnya.

Diketahui, DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). DTKS memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.