Defisit Keuangan Diprediksi Mencapai Rp800 Miliar, Jalaludin: Pangandaran Tidak Baik-baik Saja

Kondisi buruknya keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran diduga bermula sejak waktu yang cukup lama, bahkan sebelum Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) terjadi.

Selain itu, difisit keuangan disinyalir terjadi sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan atau yang dikenal sebagai regulaai refocusing anggaran.

Meski tercatat dalam sajian dokumen yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terjadi surplus, defisit anggaran hingga hari ini diprediksi mencapai Rp800 miliar.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran l, Jalaludin menjelaskan, prediksi tersebut bersumber dari beberapa kegiatan yang terhutang sejak tahun 2019.

"Saya masih ingat 2019 itu ada kurang bayar di 51 titik pekerjaan di PU, Pangandaran mengaji yang dibayarkan pada Februari 2020, padahal itu beban anggaran 2019," ungkap Jalaludin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (6/5).

Sejak saat itu, kata Jalaludin, Pemda tidak pernah menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) ditiap akhir anggaran. Sehingga, tegas ia, perkiraan akumulasi defisit hingga hari ini di angka Rp800 miliar. 

"Maka saya katakan, Pangandaran tidak baik-baik saja hari ini. Kita berpenyakit soal keuangan ini sejak 2019. penyakit yang tidak kelihatan karena mungkin kepiawaian klaim administrasi. Tapi kan rasa dari penyakit itu dirasakan oleh semuanya," tegasnya.

Tahun lalu, tutur Jalaludin, DPRD diberikan sajian dokumen yang menjelaskan bahwa ada surplus senilai Rp 41 Milyar. Padahal, tambah ia, pembayaran yang ditangguhkan di PU dan Dinas Dinas lain masih besar.

"Kalau angka yang kita kaji, defisit anggaran sekitar 300 miliar di tahun 2022. Saya hanya berharap kepada Pemda apalagi diujung masa jabatan kepala daerah, ya kita harus terbuka, karena akan jadi persoalan kedepan," tutupnya.