Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum mereda. Sontak saja, keputusan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak, salah satunya Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat.
Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Reza Arfah menyatakan jumlah pasien positif Covid-19 tidak kunjung menurun. Dalam kondisi seperti sekarang, pelaksanaan Pilkada 2020 beresiko untuk membuat klaster-klaster baru Covid-19.
“Pilkada 2020 sangat berisiko menjadi klaster penularan Covid-19 di tengah pandemi, dimana sampai hari ini jumlah positif setiap hari terus meningkat. Pemerintah sebaiknya menunda Pilkada 2020 sampai situasi membaik," ujar Reza Arfah, Sabtu (19/9).
Reza mengatakan, penundaan Pilkada penting dilakukan guna keselamatan masyarakat. Meski pemerintah menetapkan aturan kewajiban protokol kesehatan, namun tidak menjamin pencegahan penularan karena masih banyak masyarakat belum disiplin.
Menurutnya, pemerintah mesti berkaca dari new normal dan pemulihan ekonomi nasional yang tidak efektif menurunkan angka positif Covid-19. Justru hal tersebut semakin banyak berjatuhan korban dari kalangan tenaga kesehatan.
Reza menilai, banyaknya tenaga medis yang berguguran dikarenakan kurang siapnya pemerintah melaksanakan protokol kesehatan, termasuk sikap abai masyarakat.
"Jika Pilkada tetap dilanjutkan dikhawatirkan hal yang lebih buruk akan terjadi. Memaksakan Pilkada serentak juga merupakan sikap abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena mempertaruhkan nyawa manusia demi kepentingan politik," ungkapnya.
“Selama ini pemerintah memberlakukan new normal dan pemulihan ekonomi nasional untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat. Namun sayangnya penanganan covid-19 belum mendapatkan kemajuan yang berarti dengan kurva penderita covid-19 yang tak kunjung menurun. Hal ini menyebabkan kita di lockdown oleh 59 negara," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan Presiden telah menginstruksikan agar kembali fokus kepada sektor kesehatan. Tentu saja hal ini tidak akan efektif jika Pilkada 2020 tetap dilanjutkan. Pilkada 2020 juga tidak sensitif kemanusiaan karena banyak nyawa yang harus dipertaruhkan.
Maka dari itu, dirinya pemerintah mencontoh kelompok civil society seperti Muhammadiyah dan NU yang memberikan teladan berupa penundaan muktamar karena Covid-19 masih belum bisa diatasi.
Penundaan forum terbesar dua organisasi masyarakat Islam tersebut dilakukan demi kesehatan dan keselamatan para peserta muktamar.
“Muhammadiyah dan NU dua ormas Islam terbesar di Indonesia telah legowo menunda kegiatan muktamar karena Covid-19 belum mereda. Hal ini menjadi hal yang patut dicontoh bagi semua pihak bahwa menghindari kemudharatan harus didahulukan dibanding meraih kemaslahatan. Hal ini juga merupakan bentuk ikhtiar agar para anggota dan NU Muhammadiyah terhindar dari Covid-19.” pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved