Demo Tolak UU Ciptaker Berpotensi Tingkatkan Penyebaran Covid-19, MUI Jabar: Lebih Baik Tempuh Judicial Review Ke MK

Ketua MUI Jabar Rachmat Syafe'i/RMOLJabar
Ketua MUI Jabar Rachmat Syafe'i/RMOLJabar

Gelombang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa di berbagai daerah membuat khawatir terjadi peningkatan penyebaran Covid-19.


Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau agar buruh dan mahasiswa yang menolak UU Ciptaker tidak menggelar demonstrasi secara besar-besaran. 

Hal tersebut untuk menghindari klaster baru sebaran Covid-19 serta menghindari penyusup yang melakukan tindakan anarkisme, seperti yang terjadi dalam demonstrasi beberapa hari lalu di Jabar.

Maka, sebagai langkah konkrit lainnya, MUI Jabar mengimbau kepada buruh dan mahasiswa untuk menempuh jalan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. 

"Demonstrasi itu adalah hak setiap orang menyuarakan aspirasinya. Namun di tengah pandemi Covid-19 alangkah bijaksananya hal tersebut dihindari agar tidak terjadi peningkatan penyebaran Covid-19. Maka dari itu MUI mengimbau untuk melakukan Judicial Review ke MK," kata Ketua MUI Jabar, Rachmat Syafe'i di Bandung, Selasa (13/10).

Di samping itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh pimpinan MUI untuk menjalankan peran sebagai Khadim al Ummah (pelayan umat) dan al hukumah (mitra strategis pemerintah). 

Untuk itu MUI berperan sebagai penerjemah timbal balik antar keduanya, guna mewujudkan suasana kondusif di masa pandemi Covid-19. 

"Dengan menampilkan sikap koreksif keluar dan ke dalam secara bijaksana," jelasnya. 

Menurut Rachmat, MUI harus mampu mencerahkan keberagaman umat dengan cara mengembangkan interprestasi teks-teks keagamaan. Sehingga, mampu membangkitkan rasa optimisme masyarakat dalam menghadapi berbagai musibah khususnya Covid-19.

"MUI Jabar juga mengimbau kepada seluruh Pimpinan MUI di semua tingkatan, untuk selalu mengingatkan masyarakat tetang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan," pungkasnya.