Dewan Minta Pemkot Bandung Implementasikan Perda KTR dan P4GNPN

Rizal Khairullah/RMOLJabar
Rizal Khairullah/RMOLJabar

DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 9 dan 11 telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN).


Ketua Pansus 9, Rizal Khairul mengatakan, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menekan kebiasaan merokok dalam masyarakat. 

Menurutnya pemerintah harus secara rutin melakukan edukasi terhadap bahaya-bahaya merokok kepada masyarakat.

"Mengingat zat adiktif sangat mempengaruhi perilaku manusia, maka kesabaran dan ketekunan dibutuhkan dalam penyadaran pendidikan serta pencarian jalan keluar bagi permasalahan tersebut," ucapnya.

Rizal mengungkapkan, aturan pada Perda KTR harus diimplementasikan oleh Pemkot Bandung sehingga tujuan pembuatannya bisa tercapai, Yakni memenuhi hak kesehatan masyarakat akan udara yang sehat, mengurangi konsumsi rokok, menurunkan jumlah perokok pemula, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara.

"Efektivitas Perda ini sangat bergantung pada implementasi kebijakan dan penegakkan aturan, serta komitmen dan konsisten seluruh stakeholder termasuk birokrat agar dapat dicapai sesuai dengan harapan," tegasnya.

Terkait Perda P4GNPN, Ketua Pansus 11, Andri Rusmana mengungkapkan, berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Bandung, pengungkapan kasus narkoba di Kota Bandung mencapai 200 kasus dalam setiap tahun. Data tersebut terhitung setidaknya sejak 2016 hingga 2019.

Pada 2016 terdapat 243 kasus dengan tersangka 326 orang, tahun 2017 terdapat 277 kasus dengan tersangka 373 orang, tahun 2018 terdapat 278 kasus dengan tersangka 371 orang, dan pada 2019 terdapat 260 kasus dengan tersangka 341 orang.

Andri mengatakan, hal tersebut menjadi suatu tanda yang mengkhawatirkan jika tidak segera oleh pemerintah. Oleh karena itu, hadirnya Perda P4GNPN harus dimanfaatkan oleh Pemkot Bandung untuk memberantas Narkoba di Kota Bandung.

"Peran aktif Pemkot Bandung dalam P4GNPN ini sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan Pemerintah mewujudkan tujuan pemberantasan ini," katanya.

Menurut Andri, pada perjalanan pembahasan Raperda tentang P4GNPN ada beberapa masukan yang perlu penyempurnaan.

"Melalui serangkaian pembahasan Pansus dan hasil fasilitasi Raperda dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada beberapa masukan terkait Raperda ini yang perlu disempurnakan," katanya.

"Sehubungan dengan hal tersebut Pansus telah melakukan penyempurnaan Raperda diantaranya ketentuan umum semula 21 poin menjadi 23 poin, kedua batang tubuh semula 67 pasal menjadi 59 pasal. Total Raperda tentang P4GNPN terdiri atas 14 BAB dan 59 pasal," demikian Andri.