Di KTT G20, Jokowi Minta Akses Vaksin Covid-19 Dibuka Bagi Semua Negara

Presiden Joko Widodo/Ist
Presiden Joko Widodo/Ist

Dunia saat ini tengah melihat dan menanti pertemuan para pemimpin negara G20. Kepemimpinan negara-negara yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 yang digelar secara virtual sangat diharapkan untuk membawa dunia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dan keterpurukan ekonomi.


Presiden Joko Widodo yang hadir dan memberikan pidato dalam KTT G20 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengemukakan bahwa saat ini terdapat dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi.

"Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 yang bertemakan "Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan", Sabtu (21/11).

Jokowi menegaskan, akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Kedua, Jokowi memandang perlunya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.

"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Jokowi.

Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Jokowi berpandangan, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.

"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tuturnya.

Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah untuk dapat pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.