Di Mata Gus Ahad, Permendikbudristek 30/2021 Seperti Anak Haram Lahir Prematur

Abdul Hadi Wijaya Berbicara di Depan Massa KAMMI Jabar/RMOLJabar
Abdul Hadi Wijaya Berbicara di Depan Massa KAMMI Jabar/RMOLJabar

DPRD akan menyampaikan aspirasi yang diutarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar terkait penolakan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) serta Permendikbudristek 30/2021.


Berpandangan sama dengan para peserta aksi, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengumpamakan kedua aturan tersebut bak anak haram yang lahir prematur. Pasalnya kata dia, RUU PPKS yang notabene menjadi induk dari Permendikbudristek 30/2021 belum diahkan dan masih perlu disempurnakan.

"Belum beres tapi anaknya sudah dilahirkan. Permendikbudristek ini anak tidak sah. Ibu bapaknya tidak jelas," jelas Gus Ahad sapaan akrabnya di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (25/11).

Menurutnya, Permendikbudristek 30/2021 terkesan dipaksakan untuk diterapkan di perguruan tinggi yang sejatinya merupakan kawah candradimuka intelektualitas calon pemimpin bangsa. Gus Ahad khawatir aturan menteri pendidikan itu justru akan menimbulkan polarisasi di kampus-kampus.

"Dalam prosesnya terdapat semacam upaya untuk terjadinya polarisasi di kampus-kampus. Dengan ini, kampus yang sebelumnya damai sehingga terdapat kelompok mahasiswa yang pro dan kontra dengan Permendikbudristek 30/2021," tuturnya.

Gus Ahad berjanji,  DPRD Jabar akan menyampaikan aspirasi dari KAMMI setalah menerima pokok-pokok pikiran. DPRD Jabar akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI.

"Ini kacau. Kami sedang merancang dan akan diantarkan langsung surat yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Jabar. Ini suara dari masyarakat Jabar," pungkasnya.