Diduga Langgar UU ITE, Mantan Gubernur Sultra Dilaporkan ke Polda Jabar

Rusdi Taher saat memperlihatkan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan/RMOLJabar
Rusdi Taher saat memperlihatkan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan/RMOLJabar

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (NA) dilaporkan ke Polda Jabar atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). NA dilaporkan oleh Rusdi Taher yang notabene adalah mantan anggota DPR RI.


Berdasarkan hasil diskusi dengan Pakar Hukum, Trubus Rahardiansyah, Rusdi mantap melaporkan NA atas unggahan videonya pada Agustus 2022.

"Saya Rusdi Taher hari telah menemui dan mengahadap penyidik Polda Jabar untuk melaporkan narapidana korupsi yang berinisial NA dan pernah menjabat Gubernur Sultra dua periode," kata Rusdi saat ditemui di Kota Bandung, Kamis (22/9).

"Saya melakukan ini setelah bertukar pikiran dan berdiskusi dengan ahli kebijakan publik Prof Terubus Rahadiansyah dan menyatakan ucapan NA sudah dapat dikualifikasikan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE," lanjutnya.

Ia menerangkan, pelaporan terhadap NA pun dengan pertimbangan berbagai aspek, baik dari hukum, yuridis, politis, sosiologis maupun aspek psikologis.

Dirinya mengaku mengenal baik dengan NA sehingga pelaporan tersebut tidak berlandaskan dendam pribadi, masalah, maupun motivasi yang negatif.

"Saya hanya ingin melihat negri ini damai, sejahtera, rukundan bermartabat," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, NA diduga merekam dan menyebarluaskan pernyataan yang berisikan ujaran kebencian yang bersifat Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) melalui media elektronik.

Rekaman tersebut diduga diproduksi dan diunggah NA pada 17 Agustus 2022 di Lapas Sukamiskin Bandung.

"Bahwa telah beredar secara luar melalui media elektronik, terutama di Sultra bahwa NA telah menggunakan media elektronik pada bulan Agustus 2022 bertempat di lapas Sukamiskin yang berisi ujaran kebencian yang bersifat SARA yang mendikotomikan antara penduduk asli Sultra dan pendatang," ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan NA itu dipantas diucapkan oleh seorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sultra. Mengingat, pendikotomian suku yang dilakukan oleh NA dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Janganlah mengeluarkan statemen yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi bukan sudah saatnya lagi kita mempertentangkan dan mendikotomikan antara penduduk asli dan pendatang. Ini sangat berbahaya bagi bangsa kita dimasa depan," tuturnya.

"Saya ingin NA dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku agar di masa mendatang tidak terjadi lagi statmen seperti itu yang merusak Kebhinekaan," sambungnya.

Adapun pernyataan NA dalam sebuah video yang diunggah saat menyambut HUT KE-77 RI yakni "Selain sumber daya alam Sultra yang terus menerus dirampas, kita juga menghadapi dilema lain, yakni bermunculannya calon-calon pemimpin yang berasal dari luar. Padahal orang yang paling paham dengan kondisi, kultur, dan memiliki idealisme untuk memperjuangkan nasib dan masa depan rakyat Sulawesi Tenggara adalah putera-puteri asli Sulawesi Tenggara. Orang luar hanya tahu kita memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa, tapi mereka tidak paham budaya dan tata krama lokal. Mereka juga tidak mau tahu nasib muram seperti apa yang akan menimpa rakyat Sulawesi Tenggara di masa depan".