Pengurus Pusat Muhammadiyah dihadapkan pada dilema besar. Tawaran mengelola sektor pertambangan dari pemerintah membuka peluang besar, namun juga membawa sejumlah risiko. Bagaimana Muhammadiyah akan mengambil keputusan di tengah tuntutan ekonomi dan tanggung jawab sosial?
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah tengah mempertimbangkan tawaran menarik dari pemerintah untuk mengelola sektor pertambangan. Keputusan ini tidaklah mudah, mengingat kompleksitas industri ekstraktif yang sarat dengan tantangan.
Muhammad Anwar, peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS-Great Edunesia), menilai Muhammadiyah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan amanah ini. "Sejarah panjang Muhammadiyah dalam mengelola berbagai program sosial menjadi bukti nyata kemampuan manajerial organisasi ini," ujar Anwar.
Jika menerima tawaran tersebut, Muhammadiyah berpotensi mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Pendapatan dari sektor pertambangan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di sisi lain, industri pertambangan juga dikenal dengan dampak lingkungan yang merusak, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan konflik sosial.
"Ini adalah pisau bermata dua," kata Anwar. "Di satu sisi, Muhammadiyah bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, mereka juga harus siap menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan pertambangan."
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Muhammadiyah perlu mempersiapkan diri dengan matang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
Keputusan Muhammadiyah untuk menerima atau menolak tawaran pengelolaan tambang akan berdampak besar bagi organisasi ini, masyarakat, dan lingkungan. Muhammadiyah perlu mempertimbangkan dengan matang semua aspek sebelum mengambil keputusan final.
© Copyright 2024, All Rights Reserved