Dinamika Golkar Purwakarta Buah Ujian Ketua Beringin Muda

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Dinamika internal Partai Golkar Purwakarta menjadi representasi bagi praktik politik di wilayah setempat. Pasalnya, Golkar merupakan partai yang meraih kursi pada perhelatan Pileg kemarin dengan jumlah paling banyak dibandingkan partai lain, sehingga kursi pimpinan dewan bisa diraihnya. 


Sebanyak 11 Kursi, mengisyaratkan masyarakat masih punya trust terhadap partai berlambang pohon beringin itu.

Namun, persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) bisa saja menjadi batu sandungan. Dilihat dari sejauh mana  kepemimpinan Ketua DPD Golkar Purwakarta yang dipimpin AHB Maula Akbar yang notabene masih terbilang muda. 

Disaat orang seumurannya masih bergelut di dunia kampus, dia sudah memimpin partai besar. Tapi itu jadi hal wajar, ketika melihat sosok AHB Maula Akbar yang merupakan anak dari Dedi Mulyadi yang tak lain sebagai mantan Ketua DPD Golkar Jawa Barat juga sang maestro pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Sorotan terhadap fenomena PAW serta dinamika di internal partai golkar, disoroti oleh Aktivis Mahasiswa yang juga sebagai Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Purwakarta, Mochamad Aripin. Dia menilai, Golkar saat ini mesti mengedapankan komunikasi organisasi dan politik etis. 

"Artinya, baik secara lembaga partai dan kader harus sinergi satu sama lain. Jangan sampai gara-gara kepentingan tertentu dihajar satu kader yang pernah berkontribusi untuk partai. Sangat ironi," jelas Mochamad Aripin, Kamis (14/1).

Ia juga menyoroti soal kepemimpinan Ketua DPD Golkar Purwakarta AHB Maula Akbar. Menurutnya portofolio dalam memimpin mesti dijadikan satu tolak ukur. 

"Kalau pengalaman dalam memimpinnya sudah bagus dan sudah mantap nantinya akan meminimalisir konflik interest di internal partai," papar dia. 

Ia juga menyinggung soal hukum atau politik yang mesti dikedepankan, mekanisme politik tanpa hukum, menurutnya jadi 'amburadul' (berantakan-red. 

"Dengan Ketua DPRD yang juga sama-sama dari Partai Golkar seharusnya proses tersebut bisa dilakukan secara efektif, karena perangkatnya sudah mendukung," jelasnya. 

Komentar lain juga datang dari Politisi Senior Golkar Purwakarta, Agus Yasin. Menurutnya, persoalan yang mendasar bukan masalah siapa harus diganti dengan siapa. Tetapi sejauh mana DPRD Purwakarta mengambil keputusan secepatnya proses pemberhentian Anggota Dewan yang sudah meninggal dunia, kemudian dilaporkan ke Gubernur dan selanjutnya untuk dilakukan proses Pengganti Antar Waktu. 

"Dengan masih menggantungnya keputusan itu menandakan DPRD Purwakarta terkesan kurang responsif, konsekuensinya selain kerugian untuk Fraksi yang mempunyai kaitan jika ada keputusan yang mengharuskan pengambilan keputusannya secara personal," terang Agus. 

Ia juga menanyakan persoalan honorarium Anggota Dewan yang merupakan uang negara, jika sebelum ada penggantian anggota tetap saja berjalan, uang tersebut mengalirnya kemana?

"Hal tersebut harus jelas, karena sudah terakumulasi dari sebelumnya menyangkut anggaran honorarium Anggota Dewan dalam Pengelolaan Anggaran. Bagaimana DPRD Purwakarta mempertanggung jawabkannya," demikian Agus Yasin.