Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memastikan tidak akan mengakui calon terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) XV KNPI Jabar.
Pasalnya, Musda XV KNPI Jabar yang berlangsung di Kabupaten Garut tidak mendapatkan izin dari DPP.
"Kita menganggap bahwa itu tidak sah dan tidak pernah mengakui hasil Musda KNPI Jabar di Garut," ujar Ketua DPP KNPI Haris Pertama dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (26/8).
Haris menegaskan, Musda XV Jabar yang digelar di Hotel Harmony Kabupaten Garut, 25-27 Agustus tersebut telah melanggar hukum.
Diketahui, pembukaan Musda XV KNPI Jabar dibuka langsung Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Musda DPD KNPI Jabar yang digelar di Garut tersebut melanggar aturan. Dan saya sudah mengusulkan untuk ditunda," tegas Haris.
DPP KNPI juga telah membentuk Caretaker DPD KNPI Jabar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep. 073/DPP KNPI/VIII/2021.
Dijelaskan dalam Pasal 1 surat keputusan tersebut menyatakan, membekukan Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Jabar dan membentuk Kepengurusan Caretaker DPD KNPI Jabar.
Susunan dan personalianya pun secara lengkap dilampirkan dalam keputusan yang ditandatangani Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI.
Kemudian, dijelaskan juga tugas dari kepengurusan caretaker DPD KNPI Jabar itu adalah :
© Copyright 2024, All Rights Reserved